JAKARTA – Pasca pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)
menjadi undang-undang oleh DPR pada 19 Desember 2013, pemerintah langsung
tancap gas untuk menyusun 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan
Presiden yang diperintahkan oleh UU tersebut.
Sebenarnya DPR menghendaki seluruh
PP dan Perpres harus sudah selesai paling lambat dua tahun setelah UU ini
diundangkan. Namun Menteri PANRB Azwar Abubakar dan jajarannya berkomitmen
untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU ASN itu lebih cepat, yakni dalam 6
bulan.
Untuk itu, Deputi SDM Aparatur
Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan dalam 3 bulan ini akan
dirampungkan 10 RPP. “Dalam tiga bulan ini kami targetkan bisa menyelesaikan
setidaknya 10 RPP,” ujarnya usai menghadiri acara pisah sambut Kepala Biro
Hukum dan KIP Kementerian PANRB, di Media Center, Kamis, (02/01).
Dalam kesempatan itu, Setiawan
mengajak Kepala Biro Hukum dan KIP Herman Suryatman untuk proaktif bahu-membahu
membantu penyusunan RPP dimaksud. “Kita harus bekerja ekstra keras, dan ekstra
cepat. Sebab keterlembatan sehari saja, dampaknya akan sangat terasa, karena PP
itu menyangkut PNS di seluruh tanah air,” tambahnya.
Di hadapan Wamen PANRB Eko Prasojo,
Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, Deputi Pelayanan Publik Mirawati
Sujono, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, Deputi SDM Aparatur
Setiawan Wangsaatmadja, Staf Ahli Kebijakan Publik Rusdiyanto, Asdep
Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik M. Imanuddin,
serta jajaran Biro Hukum dan KIP, Herman mengatakan bahwa pihaknya akan
melaksanakan tiga hal.
Tiga hal dimaksud adalah melanjutkan
program dan kegiatan yang baik dari, kedua memperbaiki kekurangan yang ada,
serta mendorong inovasi baru kinerja Biro Hukum dan KIP. “Kami harus
berlari lebih kencang lagi,” ujarnya.
Sumber : (ags/bby/HUMAS
MENPANRB)
