Minggu, 22 Februari 2009

AKBP Drs Urip Wibowo Pamitan Dengan Warga Bengkulu Selatan




Setelah bertugas kurang lebih 1 tahun 1 bulan Akbp Drs Urib Wibowo sebagai Kapolres Bengkulu Selatan pamitan setelah melalui serangkaian acara mulai sertijab di Polda bengkulu , pisah sambut antara AKBP Drs Urip Wibowo dengan Penggantinya Akbp Hery Wiyanto SH di Pendopo Sekundang Bengkulu Selatan , sekaligus dengan warga Bengkulu Selatan , serta pamitan kepada seluruh jajaran Polres dan tokoh Masyarakat di Rumdin kapolres Bengkulu Selatan , Saya selaku manusia biasa kalau ada kesalahan mohon maaf dan saya akan bertugas yang baru di Irjen Pengawasan umum Mabes Polri , hari ini minggu 22 Pebruari pukul 16 .00 Wib saya Insya Allah akan meninggalkan Bengkulu Selatan , terimakasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah membantu menjalankan tugas di bengkulu selatan .


Team liputan mitra Fm melaporkan untuk Kabar Manna

Sabtu, 21 Februari 2009

SEJARAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN


SEJARAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/ 27/ 1949, tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Manna Kaur 1945 – 1948 dan Kabupaten Seluma Manna Kaur 1948 – 1949). Pada perkembangan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956 dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara 109).

Beberapa kepala daerah (termasuk wakilnya) yang pernah menjabat di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah:

I. Kabupaten Manna-Kaur

- Bupati Nanang Abdurahman (1945 - 1946)

- Bupati Rejamat (1946 - 1947)

- Bupati Merah Usman (1947 - 1948)

II. Kabupaten Seluma Manna Kaur

- Bupati Bachsir (1948 - 1949)

III. Kabupaten Bengkulu Selatan

- Bupati Bachsir (1949 - 1950)

- Bupati Abdul Wahid (1950 - 1952)

- Bupati Mas Agus Abdurahman (1952 - 1953)

- Bupati Muhpian (Gelar Tengku Bangsa Raja) (1953 - 1956)

- Bupati Mohamad Amin (1956 - 1957)

- Bupati Muhamad Umar Seregar (1957 - 1958)

- Bupati Rejamat (1958 - 1960)

- Bupati KDH Tk II Muhammad Adil (1960 - 1962)

- Bupati KDH Bahmada Rustam (1962 - 1967)

- Bupati KDH Sadjohan (1967 - 1972)

- Bupati KDH Buldani Masik (1972 - 1977)

- Bupati KDH Z.A. Syahril (1977 - 1983)

- Bupati KDH Murman Afandi (1983 - 1988)

- Bupati KDH Drs. H. Adjis Ahmad (1988 - 1993)

- Bupati KDH Drs. Salman Rupni (1993 - 1998)

- Bupati KDH Drs. Iskandar Dayok dan H. Hasmadi Hamid (1998 - 2003)

- Bupati H. Fauzan Djamil, SH dan Jani Hairin, SH (2004 - sekarang)

Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Rakyat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang- undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.

Kabupaten Bengkulu Selatan juga dikenal dengan sebutan Seraway. Asal nama Seraway dikaitkan dengan dua pendapat yaitu :

1. Seraway berasal kata sauai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.

2. Seraway berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.

Kerajaan Seraway terpisah dengan Kerajaan Bengkulu (Bangkahulu). Kerajaan ini ditemui antara daerah sungai Jenggalu sampai ke muara sungai Bengkenang namun kerajaan ini akhirnya terpecah- pecah menjadi kerajaan kecil yang disebut margo (marga). Marga dipimpin oleh seorang datuk dan membawahi beberapa desa/ dusun. Marga- marga di Kabupaten Bengkulu Selatan itu adalah Pasar Manna, VII Pucukan, Anak Lubuk Sirih, Anak Dusun Tinggi, Kedurang, Ulu Manna Ilir, Ulu Manna Ulu, Anak Gumay dan Tanjung Raya. Namun mereka bersatu atas dasar satu kesatuan dan satu keturunan dan satu rumpun bahasa.

Bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli yaitu bahasa Pasemah yang banyak dipakai dari muara sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur sedangkan mayoritas menggunakan bahasa Seraway yang merupakan turunan dari bahasa Melayu. Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 suku bangsa di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Serawai 76,87 persen, Pasemah 13,39 persen, Jawa 2,89 persen, Minangkabau 2,21 persen, Melayu 1,06 persen, Sunda 0,95 persen, Batak 0,73 persen dan lainnya 1,89 persen.

Kabupaten Bengkulu Selatan beribukota di Manna (lihat peta) dan dalam sejarahnya pernah disinggahi oleh Patih Gajah Mada dan menyusuri sungai Air Manna.
Copyright © BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 2007

Sumber :Bengkuluselatankab.go.id

DEMOKRASI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Daftar isi
[sembunyikan]
• 1 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
• 2 Demokrasi di Indonesia
• 3 Lihat pula
• 4 Pranala luar

[sunting] Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
[sunting] Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Daftar isi
[sembunyikan]
• 1 Ilmu politik
o 1.1 Teori politik
o 1.2 Lembaga politik
o 1.3 Partai dan Golongan
o 1.4 Hubungan Internasional
• 2 Masyarakat
• 3 Kekuasaan
• 4 Negara
• 5 Tokoh dan pemikir ilmu politik
o 5.1 Tokoh-tokoh politik
o 5.2 Pemikir-pemikir politik
 5.2.1 Mancanegara
 5.2.2 Indonesia
• 6 Perilaku politik
• 7 Lihat pula

[sunting] Ilmu politik
[sunting] Teori politik
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
[sunting] Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
[sunting] Partai dan Golongan
[sunting] Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
[sunting] Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
[sunting] Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
[sunting] Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
[sunting] Tokoh dan pemikir ilmu politik
[sunting] Tokoh-tokoh politik
[sunting] Pemikir-pemikir politik
[sunting] Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
[sunting] Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
[sunting] Perilaku politik
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:
• Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
• Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
• Ikut serta dalam pesta politik
• Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
• Berhak untuk menjadi pimpinan politik
• Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

Pemilu dan Kampanye Online: Keberhasilan Peran Internet dalam Pemilihan Umum Malaysia 2008





Pemilihan umum Malaysia ke-12 yang berlangsung pada bulan Maret 2008 lalu telah mengubah panorama politik negara itu. Hasil pemilihan ini sebagian besarnya disebabkan oleh bertemunya sejumlah persoalan dan kepribadian yang merupakan cirri-ciri politik Malaysia yang sering kali terjadi. Namun demikian, salah satu faktor yang menjadi penyebab penting yang muncul adalah peran internet sebagai alat untuk menyalurkan ungkapan keinginan masyarakat akan perubahan politik di negeri jiran tersebut.
Buku yang ditulis oleh Ibrahim Suffian yang akrab disapa Ben, Direktur Merdeka Center for Opinion Research Malaysia, ini secara umum menerangkan dampak internet terhadap perolehan suara partai oposisi ketika Pemilu Malaysia 2008 lalu. Di dalamnya disajikan berbagai informasi seputar jumlah pengguna internet di Malaysia, penetrasi internet, serta tampilan web para politisi Malaysia.
Secara umum dapat diakui bahwa kekuatan institusi-institusi demokrasi Malaysia telah menurun sejak beberapa tahun terakhir. Terdapat dominasi eksekutif yang kuat terhadap parlemen dan ada pembatasan-pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan demokrasi berpendapat dan berekspresi.
Pada awal masa kampanye Pemilu 2008, kebanyakan pengamat politik yang memantau proses politik di Malaysia sepakat bahwa Barisan Nasional akan kembali memenangkan rangkaian pemilu seperti kemenangan-kemenangan mereka sejak kemerdekaan tahun 1957 silam dan memperoleh kemenangan telak. Namun demikian tahun ini negeri tersebut mendapatkan sebuah kejutan yang amat tidak terduga sebelumnya. Koalisi yang berkuasa memperoleh hasil suara yang terburuk selama beberapa dekade, dan kehilangan mayoritas 2/3nya di parlemen serta kontrolnya terhadap lima dewan negara karena hanya berhasil memenangkan 50,27% suara. Sebaliknya, partai oposisi, Partai Keadilan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim berhasil meraih 46,75% suara.
Dibalik semua itu, ternyata peran internet telah memberi kontribusi yang amat krusial dan signifikan terhadap perkembangan di Malaysia tersebut. Strategi yang digunakan oleh partai oposisi adalah situs-situs web, dan bahkan banyak pula pemilih perorangan yang berkontribusi untuk mengkampanyekan partai oposisi melalui blog-blog mereka masing-masing atau dengan cara memasukkan informasi politik ke dalam situs-situs bebas seperti facebook, dll. Upaya ini ternyata memberikan dukungan pada pimpinan oposisi Anwar Ibrahim yang memanfaatkan wadah internet untuk kampanye yang sangat bersifat perorangan, mengikuti gaya kampanye pada pemilu presiden.
Peran internet dan segala keajaiban yang menyertainya juga sempat dirasakan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Barack Obama, ketika kampanye untuk pemilu presiden beberapa waktu lalu. Ketika itu, Obama yang bisa dikatakan seorang politisi yang belum memiliki pendukung yang banyak dan oleh karenanya banyak kalangan yang skeptis bahwa dirinya akan menang nantinya. Namun Obama tidak menghiraukan semua kepesimisan tersebut dan beliau terus maju dengan mendekatkan diri pada kalangan muda, yakni kalangan yang akrab dengan dunia maya. Melalui internet, blog, facebook, youtube, dan situs-situs sosial gratis lainnya inilah Obama bisa menggaet hati ribuan bahkan jutaan pendukungnya yang kemudian menjadi pemilihnya. Hal ini tentunya tidak terpikirkan sebelumnya oleh lawannya ketika itu, John McCain yang lebih banyak menggaet pendukungnya melalui jalur ‘tradisional’.
Setelah membaca kedua pengalaman politik dua politisi dari dua negara yang berbeda tersebut, bisakah politisi di Indonesia mengikuti jejak kedua politisi tersebut? Melalui Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, banyak politisi muda Indonesia yang telah mengikuti pelatihan “Blogging for Democracy” yang diadakan oleh lembaga dari Jerman tersebut. Tidak ada salahnya jika para politisi yang juga sudah merupakan blogger tersebut menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui blognya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri bisa terus mengetahui kabar terbaru dari peta politik Indonesia langsung dari kaca mata seorang kandidat.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa partai-partai politik di Indonesia yang akan memperebutkan kursi di DPR RI akan tetap menggunakan cara-cara kampanye ‘tradisional’ dengan didukung oleh situs web partai masing-masing yang telah diperbaharui. Akan tetapi, untuk kampanye pemilihan presiden, ada baiknya para kandidat mempelajari pengalaman di Malaysia dan Amerika Serikat tersebut dan menggunakan pula alat-alat interaktif online. Banyak yang berargumen bahwa Indonesia belum sampai pada tahapan itu. Namun pengalaman membuktikan bahwa yang pertama memanfaatkannya secara efektif akan menuai keuntungan yang terbesar.

Sumber :http://forum-politisi.org/pusat_data/umum/article.php?id=787&title=Pemilu%20dan%20Kampanye%20Online:%20Keberhasilan%20Peran%20Internet%20dalam%20Pemilihan%20Umum%20Malaysia%202008

Sekilas tentang Kandidat Presiden Amerika Serikat: Barack Obama


Meski namanya baru dikenal publik Amerika Serikat (AS) sekitar 2 tahun lalu, namun kehadirannya sudah mampu menandingi pesaing lainnya dalam kancah kandidat presiden AS. Barack Obama dikenal sebagai seorang sosok politisi yang senang berkomunikasi baik langsung maupun tidak dengan warga AS. Beliau seringkali menuangkan isi pikiran, pendapat serta ide-ide barunya yang dikemas dalam sebuah audiofile podcasting yang selalu bisa diakses oleh publik di seluruh dunia. Suaranya yang bersahaja dan ramah mengesankan seolah-olah beliau sedang berbicara langsung secara personal kepada para pendengarnya. Hal ini tentunya patut dijadikan sebuah keuntungan yang belum tentu dimiliki oleh setiap politisi dimanapun.
Baru-baru ini, Obama juga menggelar sebuah orasi, sebuah kegiatan yang sering beliau lakukan dan berorasi memang suatu kehandalan yang dimilikinya. Orasinya kali ini dilakukan di sebuah taman di Nevada pada waktu siang hari. Walaupun teriknya matahari terasa sungguh menyengat siang itu, namun tidak ada satu orang pun yang malah sibuk mencari tempat teduh di taman tersebut. Semua pengunjung taman tampak terkesima dengan orasi yang disampaikan Obama siang itu. Tidak ada satupun kandidat presiden AS lainnya yang mampu mengumpulkan begitu banyak orang yang bersemangat ingin mendengarkan orasi seorang politisi. Beberapa pengunjung yakin bahwa ”dialah orang yang ditunggu-tunggu Amerika”. Salah seorang pengunjung taman yang kebetulan juga seorang penggemar Obama, Michelle, pernah menuliskan pesan di situs web-nya Obama. Pesannya adalah bahwa ia berharap akan ada peraturan yang menyulitkan orang-orang yang berpenyakit mental dalam memperoleh/membeli senapan. Tidak lama kemudian, Obama membuat usulan yang sama persis. Michelle beranggapan bahwa usulan yang dibuatnyalah yang menginspirasi Obama. Namun orang lain beranggapan bahwa usulan Obama semata hanya karena kasus penembak yang membunuh 32 orang di Virginia beberapa waktu lalu.
Siapakah Obama sebenarnya? Ia mengaku dirinya adalah anak dari ayahnya yang berdarah Kenya yang kesehariannya menggembala kambing. Suatu masa, ayahnya mendapat beasiswa untuk belajar di AS, dimana ia akhirnya menikah dengan seorang wanita berkulit putih dari Kansas. Walaupun orang tuanya tidak kaya, tapi mereka berhasil menyekolahkan anaknya di Harvard.
Sekarang ini, mungkin kulit hitamnya bisa membantu posisinya dalam pemilu presiden nanti. Beberapa generasi lalu, hal ini justru akan merugikan dan bahkan fatal bagi dirinya. Namun kini, masyarakat kulit putih AS justru menilai hal ini sebagai tanda optimistik dari fron rasial. Banyak diantara mereka akan memilih presiden berkulit hitam dan menunjukkan pada dunia, dan diri mereka sendiri, bahwa kulit hitam bukanlah pecundang. Beberapa juga berpendapat bahwa, ”Saatnya telah tiba. Sejauh ini hanya ada pria kulit putih dari kalangan kelas atas.”
Keadaan sekarang ini tentunya merupakan sebuah kesempatan dan keuntungan yang harus diraih oleh Obama. Meski beberapa masyarakat kulit hitam masih meragukan posisi Obama “di kalangan kulit hitam”, karena nenek moyangnya tidak dibawa ke AS sebagai budak dan beliau juga tidak memegang peran dalam gerakan memperjuangkan hak-hak sipil. Menanggapi ini, Obama berkata bahwa dirinya telah banyak berjuang melawan isu rasial. Dalam otobiografinya, beliau ingat akan masa kecilnya dimana seorang kulit hitam telah disiksa dengan menggunakan racun kimia untuk memutihkan kulitnya. Beliau juga pernah menonjok seseorang yang menghinanya dan mengejeknya. Namun sebagai seorang yang berpikiran secara dewasa, dirinya memilih untuk menempuh jalan konsiliasi dibanding konflik.
Meski demikian, mampukah karisma Obama memenangkan dirinya dalam nominasi presiden nantinya? Menurut jajak pendapat, mungkin tidak. Obama tetap belum bisa menyamakan kedudukan dengan organisasinya Hillary Clinton. Obama masih tertinggal sekitar 10 poin di jajak pendapat nasional. Namun, Obama berhasil menggalang dana lebih besar daripada Clinton pada kwartal pertama tahun ini. Jajak pendapat lainnya mengatakan bahwa Obama memiliki kesempatan yang lebih baik dibanding Clinton dalam mengalahkan kandidat papan atas dari Partai Republik, seperti Rudy Giuliani dan John McCain. Jelas, Obama tetap harus dianggap sebagai kandidat yang berpotensi.
Posisinya mengenai perang Irak sangat jelas. Sedikit berbeda dari lawan utamanya, sejak awal, Obama jelas mengatakan tidak setuju dengan perang Irak. Berbicara mengenai kebijakan luar negeri, dirinya bersikap ambisius dan idealistik. Secara gamblang beliau berkata bahwa posisi sebagai pemimpin bagi dunia bebas ini terbuka lebar dan dia ingin menempati posisi tersebut. Obama ingin bekerja dengan Rusia untuk mengamankan bahan-bahan nuklir, pada saat bersamaan mendorong demokrasi dan transparansi di sana. Beliau juga ingin memperkuat NATO, membangun aliansi baru di Asia, menghentikan genosida di Darfur, memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, dan membantu negara-negara miskin membangun ekonomi pasar yang berfungsi. Obama tidak berbicara banyak mengenai ekonomi. Ia hanya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sekolah, subsidi kesehatan, dan kepentingan veteran.

Sumber :http://forum-politisi.org/pusat_data/partai_politik/article.php?id=443

Jumat, 20 Februari 2009

Kapolres BS Dapat PR Polemik Pilkada


Kapolres BS Dapat PR Polemik Pilkada
Kamis, 19 Februari 2009 10:39:17



Hal ini disampaikan Kapolda saat Sertijab Kapolres Kota, BS dan Karo Bina Mitra Polda pukul 10.00 WIB kemarin. Termasuk pengukuhan Kapolres BU, AKBP Drs. Pudji Prasetijanto Hadi.

Sekadar diingat, Sertijab Kapolres Kota dilakukan antara Drs. Budi Dermawan dengan AKBP Agung Setya, SH, SIK, M.Si. Sedang Kapolres BS antara AKBP Urip Wibowo dengan AKBP Herry Wiyanto, SH. Terakhir Karo Bina Mitra Polda Bengkulu dari Kombes Pol Drs Wahtudin kepada Kombes Pol Drs Leonardo Outsumario Marpaung.

“Khususnya Kapolres BS, segera menyesuaikan diri dengan keadaan BS terkait masalah Pilkada yang masih meninggalkan polemik perlu dicermati dengan baik. Sehingga keamanan dan situasi yang kondusif BS tetap terjaga,” pinta Kapolda yang hari ini akan diganti.

Kapolda meminta Polres sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda dapat menjalankan Tupoksinya. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas Polri lain dalam wilayah hukum masing-masing.

“Perlu adanya pelaksanaan tugas yang sesungguhnya pada tiap unsur tugas tersebut. Apalagi dengan banyaknya tugas Polri saat ini yang semakin berat dan komplek,” pesan Kapolda.

Citra Polri yang kini mulai jatuh, akibat pelanggaran anggota, tindakan masyarakat, maupun kriminal membuat tugas Polri semakin berat. “Saya mengharapkan Kamtibmas dapat dijaga selalu. Terutama untuk anggota tetap selalu menjaga wibawa sebagai anggota Polri.

Kita tidak dapat menyalahkan institusi Polri, yang salah itu oknum anggota Polri. Ini PR (pekerjaan rumah) bagi Kapolres baru untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” jelas Kapolda.

Sementara bagi Karo Bina Mitra yang baru Kapolda berharap kembali dapat menjalankan tugasnya menjalin hubungan masyarakat untuk menyampaikan dan melakukan penyuluhan demi kesadaran hukum dalam diri masyarakat.

Sehingga dalam mencegah kriminalitas tidak hanya melakukan penangkapan dan menindak pelaku kejahatan. Namun dari penyuluhan kepada masyarakat diharapkan kejahatan dapat dicegah lebih awal.(bro)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=7&artid=754

Sabtu, 14 Februari 2009

Massa Dirwan Nyatakan Golput


Sabtu, 14 Februari 2009 10:31:40



lho apa pasal? Perkembangan teranyar, massa Dirha kini menyatakan Golput (golongan putih) alias tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2009.

Penegasan sikap Golput tersebut disampaikan tim pemenangan Dirha saat menggelar konferensi pers yang digelar di secretariat DPD PKPB Provinsi Jl. Cimanuk Padang Harapan Bengkulu, Jumat (13/2) kemarin. Pernyataan sikap politik pendukung Dirha itu dibacakan tim pemenangan H. Lailudin yang juga salah seorang tokoh masyarakat BS.

Tampak hadir Cawabup H. Hartawan, SH, tokoh masyarakat BS Jasra Kamal, SH, Drs. Hermansyah dan Muktar. S. Hadir juga Koordinator Forum Ikatan Masyarakat Bengkulu Selatan, Drs. Agusti, Ketua DPD PKPB Drs. Hudari Hamid serta anggota tim pemenangan lainnya.

Total ada lima poin pernyataan sikap massa pendukung Dirha. Pertama, meminta Mendagri melantik Dirha sebagai Bupati dan Wabup BS. Dua, menyatakan demokrasi di Bengkulu Selatan telah mati. Tiga, menyatakan pendukung Dirha tak ikut memberikan suara pada Pemilu April 2009. Empat, tak ikut memberikan suara apabila Pilkada ulang tetap digelar. Lima, menyatakan menarik dukungan pada Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M. Najamudin dan keluarga Najamudin.

Dijelaskan Lailudin, makna pernyataan sikap tersebut adalah pendukung Dirha yang ada di wilayah BS tidak akan memberikan hak suara pada Pemilu April 2009 dan Pilkada ulang. “Silakan bayangkan saja yang terjadi. Dirha bisa meraup suara sampai 53 persen. Masyarakat di beberapa daerah tak akan memberikan suara kalau pelantikan tak ada,” tegasnya.

Lalu apa yang melatarbelakangi pilihan Golput massa Dirha? Menurut Lailudin, pihaknya kecewa karena Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin, ST tidak meneruskan rekomendasi pelantikan dari DPRD BS.

“Tim pemenangan Dirha kembali mengeluarkan surat pernyataan ini karena menurut kami, Agusrin tidak meneruskan surat rekomendasi usulan pelantikan DPRD BS ke Mendagri. Sebab buktinya Agusrin telah mengirimkan surat itu sampai sekarang belum ada. Kami belum lihat langsung,” kata Lailudin.

Dia melihat ada sejumlah kejanggalan. Sebab, surat jawaban dari Mendagri sudah turun sebelum surat Gubernur disampaikan. “Menurut kami, surat rekomandasi BS baru dikirim setelah kami mendatangi DPR RI. Tapi surat jawaban sudah ada sebelum surat rekomendasi pelantikan DPRD BS disampaikan. Kan aneh,” kata Lailudin, curiga.

Tokoh masyarakat BS lainnya, Jasra Kamal, SH menyatakan janji Gubernur mengundang Mendagri dan DPR RI hanya bujuk rayu Gubernur belaka. “Saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI, mereka sudah berjanji bakal mengundang KPU dan Gubernur untuk membicarakan maslah ini. Jadi untuk apa lagi Gubernur mengundang Mendagri dan DPR RI kemari,” kata Jasra dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Ketua Forum Penegak Keadilan BS yang juga tim pemenangan Dirha, Ustad. Rahmad Sapril, usai hearing Rabu (11/2) lalu, yang menyatakan tim pemenangan Dirha telah mengakui surat rekomendasi pelantikan DPRD BS memang benar-benar telah dikirimkan ke Mendagri. Menanggapi hal tersebut, Jasra mengatakan tidak ada permasalahan.

“Yang kami sampaikan ini tak bertentangan dengan pernyataan salah salah satu tim kami, Sapril, setelah hearing dengan gubernur kemarin. Pada kenyataannya kami memang belum melihat buktinya kan. Kami tetap satu suara, satu arah dan satu tujuan. Pernyataan kami terhadap persoalan dikirimkan surat tersebut, ya seperti yang hari ini kami sampaikan,” tegas Jasra.

Lalu mengenai nomor surat, ternyata juga masih dipermasalahkan. Menurut Jasra, indeks surat untuk permasalahan yang sama seharusnya berurutan. Pada surat laporan yang dikirimkan Gubernur ke Mendagri tertera No:800/010/II/B.1 tanggal 15 Januari 2009, sementara surat kedua kalinya dikirimkan gubernur dengan No: 270/017/II/B.1.

“Bisa saja mereka bilang itu indeks surat. Tapi yang namanya indeks surat untuk permaslahan yang sama lazimnya berurutan nomornya. Begitu pula dengan surat dari Mendagri,” tambah Hartawan yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Tetap Lakukan Upaya Hukum

Sementara itu, Cawabup terpilih, H. Hartawan, SH menyatakan tak akan diam begitu saja menjelang 17 Maret 2009 ini. Tim akan tetap melakukan berbagai upaya, sampai Dirwan dan Hartawan dilantik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya hukum dengan membuat akta pernyataan di bawah register Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Kami sudah mendapat nomor registernya di PN Jakarta Selatan. Kalau tak ada cara lain, kami akan mengajukan tuntutan secara pidana dan perdata ke MA. Kami juga akan buat somasi ke MA,” tegasnya.

Hartawan mengatakan, tuntutan ke MA bakal mereka ajukan karena menilai putusan Mahkamah Konstitusi No: 57/PHPU-D-VI/2008 yang intinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) BS harus menyelenggarakan Pilkada ulang dan Gubernur langsung mengambil langkah-langkah tindak lanjut, cacat hukum dan cacat kewenangan.

“Saat konflik Pilkada Jatim, Khofifah melaporkan masalah administrasi dan pidana lawan politiknya. Tapi itu ditolak. Alasan MK saat urusan administrasi dan pidana bukan kewenangan MK. Nah kenapa di Pilkada BS, MK ikut campur urusan administrasi dan pidana. Ada apa sebenarnya ini,” katanya.

Dia memaparkan, kewenangan MK dalam sengketa Pilkada hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara. Hal lainnya yang menyebabkan putusan MK cacat hukum lantaran ada kesalahan yang dianggap fatal dalam amar putusan. Amar putusan tak boleh salah satu kata pun. Sementara dalam amar putusan MK, periode pemerintahan Bupati-Wakil Bupati tertera 2008-2013. Padahal yang benar 2009-2014.

“Dari situ sudah cacat. Lagipula, putusan MK bersifat deklaratur, tidak bisa dipaksakan dan tak ada sanksi yang mengikat. Sekedar mengingat, Presiden kita, Soesilo Bambang Yudhoyono saja tak menjalankn putusan MK selama 3 tahun. Tahun 2005 lalu MK memutuskan pemerintah harus mengakomodir 20 persen APBN untuk pendidikan. Nyatanya baru 2008 ini terelaissi. Kenapa terhadap BS hal tersebut tak bisa dilakukan,” katanya.

Kendati demikian, Hartawan tetap berpesan agar masyarakat BS tetap bersabar dan jangan mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang anarkis. “Kami akan terus berupaya. Tak ada istilah waktu semakin sempit. Masih banyak waktu. Mendagri itu, kalau membuat surat paling lama 2 hari. Sekedar SK kami rasa tak butuh waktu lama. Sebulan ini cukup untuk tetap berjuang,” tegasnya.


Difasilitasi PKPB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKPB Provinsi, Drs. H. Hudari Hamid, MM mengatakan, PKPB memang sengaja memfasilitasi konferensi pers yang dilakukan tim pendukung Dirha. Hal tersebut karena PKPB merupakan partai resmi pendukung Dirha. “Jadi jangan sampai salah persepsi dan informasi. PKPB adalah pendukung resmi Dirha. Makanya pertemuan sore ini dilakukan di sekretariat DPD PKPB,” kata Hudari. (ken)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=672

Jumat, 13 Februari 2009

Citizen Journalism, Sebuah Fenomena

Benar sekali apa yang dikatakan oleh Steve Outing dalam tulisannya “The 11 Layers of Citizen Journalism”, istilah citizen journalism saat ini menjadi one of the hottest buzzword dalam dunia jurnalistik.

Rasanya ketinggalan jaman kalau sampai ketinggalan kata-kata ini. Citizen journalism diucapkan oleh siapapun yang mengamati perkembangan media, baik mereka yang berada di lingkaran dalam media seperti para praktisi, kru dan pemilik media, maupun mereka yang berada di luar media, seperti para pengamat media. Kurang gaul, rasanya, kalau sampai ketinggalan isu ini.

Bagi yang sudah lama mencermati dinamika dunia jurnalistik dari esensinya yang paling dalam, citizen journalism sebenarnya cuma masalah beda-beda istilah.

Spiritnya tetap sama dengan public journalism atau civic journalism yang terkenal pada tahun 80-an. Yaitu, perkara bagaimana menjadikan jurnalisme bukan lagi sebuah ranah yang semata-mata dikuasai oleh para jurnalis.

Dikuasai dalam arti diproduksi, dikelola, dan disebarluaskan oleh institusi media, atas nama bisnis ataupun kepentingan politis.

Lantas, apa bedanya fenomena public journalism dengan rame-rame soal citizen journalism sekarang ini? Ada. Perbedaannya, menurut saya, terletak pada kemajuan teknologi media sehingga semangat partisipatoris yang melibatkan publik dalam mendefinisikan isu semakin terakomodasi.

Selain itu, kemajuan teknologi media membuat akses publik untuk memasuki ranah jurnalistik semakin terbuka. Semangatnya, sekali lagi, tetap sama. Yaitu, mendekatkan jurnalisme pada publiknya. Bedanya, open source di masa sekarang semakin niscaya saja, ketika teknologi media kian berkembang.

Mendefinisikan Citizen Journalism

Pada dasarnya, tidak ada yang berubah dari kegiatan jurnalisme yang didefinisikan seputar aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan berita. Citizen journalism pada dasarnya melibatkan kegiatan seperti itu.

Hanya saja, kalau dalam pemaknaan jurnalisme konvensional (tiba-tiba saja menjadi jurnalisme old school setelah citizen journalism muncul), yang melakukan aktivitas tersebut adalah wartawan, kini publik juga bisa ikut serta melakukan hal-hal yang biasa dilakukan wartawan di lembaga media. Karena itu, Shayne Bowman dan Chris Willis lantas mendefinisikan citizen journalism sebagai ‘…the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information”.

Ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan konsep citizen journalism. Public journalism, advocacy journalism, participatory journalism, participatory media, open source reporting, distributed journalism, citizens media, advocacy journalism, grassroot journalism, sampai we-media.

Civic journalism, menurut Wikipedia, bukan citizen journalism karena dilakukan oleh wartawan walau pun semangatnya tetap senada dengan public journalism, yaitu (lebih) mengabdi pada publik dengan mengangkat isu-isu publik.

Citizen journalism adalah bentuk spesifik dari citizen media dengan content yang berasal dari publik. Di Indonesia, istilah yang dimunculkan untuk citizen journalism adalah jurnalisme partisipatoris atau jurnalisme warga.

J.D. Lasica, dalam Online Journalism Review (2003), mengategorikan media citizen journalism ke dalam 5 tipe:

1. Audience participation (seperti komenter user yang diattach pada kisah-kisah berita, blog-blog pribadi, foto, atau video footage yang diambil dari handycam pribadi, atau berita lokal yang ditulis oleh anggota komunitas).
2. Situs web berita atau informasi independen (Consumer Reports, Drudge Report).
3. Situs berita partisipatoris murni (OhmyNews).
4. Situs media kolaboratif (Slashdot, Kuro5hin).
5. Bentuk lain dari media ‘tipis’ (mailing list, newsletter e-mail).
6. Situs penyiaran pribadi (situs penyiaran video, seperti KenRadio).

Ada dua hal setidaknya yang memunculkan corak citizen journalism seperti sekarang ini. Pertama, komitmen pada suara-suara publik. Kedua, kemajuan teknologi yang mengubah lansekap modus komunikasi.

Public journalism acap dikaitkan dengan konsep advocacy journalism karena beberapa media bergerak lebih jauh tidak saja dengan mengangkat isu, tetapi juga mengadvokasikan isu hingga menjadi sebuah ‘produk’ atau ‘aksi’—mengegolkan undang-undang, menambah taman-taman kota, membuka kelas-kelas untuk kelompok minoritas, membentuk government watch, mendirikan komisi pengawas kampanye calon walikota, dan lain-lain.

Public atau citizen journalism juga dikaitkan dengan hyperlocalism karena komitmennya yang sangat luarbiasa pada isu-isu lokal, yang ‘kecil-kecil’ (untuk ukuran media mainstream), sehingga luput dari liputan media mainstream.

Public journalism dengan model seperti ini mendasarkan sebagian besar inisiatif dari lembaga media. Kemajuan teknologi dan ketidakterbatasan yang ditawarkan oleh Internet membuat inisiatif semacam itu dapat dimunculkan dari konsumen atau khalayak.

Implikasinya cukup banyak, tidak sekadar mempertajam aspek partisipatoris dan isu yang diangkat.

Citizen journalism: Isu dan Implikasi

Saya termasuk yang meyakini bahwa kemajuan teknologi (komunikasi) mengubah lansekap atau ruang-ruang sosial kita.

Perkembangan citizen journalism belakangan ini menakjubkan buat saya—yang dibesarkan dalam tradisi old school journalism—karena mengundang sejumlah implikasi yang tidak kecil.

Beberapa di antaranya, yang teramati oleh saya, adalah sebagai berikut:

1. Open source reporting: perubahan modus pengumpulan berita. Wartawan tidak menjadi satu-satunya pengumpul informasi. Tetapi, wartawan dalam konteks tertentu juga harus ‘bersaing’ dengan khalayak, yang menyediakan firsthand reporting dari lapangan.

2. Perubahan modus pengelolaan berita. Tidak hanya mengandalkan open source reporting, media kini tidak lagi menjadi satu-satunya pengelola berita, tetapi juga harus bersaing dengan situs-situs pribadi yang didirikan oleh warga demi kepentingan publik sebagai pelaku citizen journalism.

3. Mengaburnya batas produsen dan konsumen berita. Media yang lazimnya memosisikan diri sebagai produsen berita, kini juga menjadi konsumen berita dengan mengutip berita-berita dari situs-situs warga. Demikian pula sebaliknya. Khalayak yang lazimnya diposisikan sebagai konsumen berita, dalam lingkup citizen journalism menjadi produsen berita yang content-nya diakses pula oleh media-media mainstream. Oh my God, duniaaa….

4. Poin 1-2-3 memperlihatkan khalayak sebagai partisipan aktif dalam memproduksi, mengkreasi, mau pun mendiseminasi berita dan informasi. Pada gilirannya faktor ini memunculkan ‘a new balance of power’—distribusi kekuasaan yang baru. Ancaman power yang baru (kalau mau disebut sebagai ancaman) bagi institusi pers bukan berasal dari pemerintah dan ideologi, atau sesama kompetitor, tetapi dari khalayak atau konsumen yang biasanya mereka layani!

5. Isu profesionalisme: apakah setiap pelaku citizen journalism bisa disebut wartawan? Kenyataannya, citizen journalism mengangkat slogan everybody could be a journalist! Apakah blogger bisa disebut sebagai the real journalist?

6. Isu etika: apakah setiap pelaku citizen journalism perlu mematuhi standar-standar jurnalisme yang berlaku di kalangan wartawan selama ini sehingga produknya bisa disebut sebagai karya jurnalistik? Kita bicara soal kaidah jurnalistik yang selama ini diajarkan pada para wartawan—mungkinkah kaidah itu masih berlaku? Lazimnya, yang acap disentuh dalam wacana kaidah jurnalistik adalah soal objektivitas pemberitaan, dan kredibilitas wartawan/media.

7. Isu regulasi: perlukah adanya regulasi bagi pelaku citizen journalism? Kaitannya dengan etika, profesionalisme, komersialiasi, dan mutu content.

8. Isu ekonomi: munculnya situs-situs pelaku citizen journalism yang ramai dikunjungi menimbulkan konsekuensi ekonomi, yaitu pemasang iklan, yang jumlahnya tidak sedikit. Pers, menurut Jay Rosen pada dasarnya adalah media franchise atau public service franchise in journalism.

9. Kalau citizen media kini muncul dan juga bermain dalam ranah komersial, ini hanya merupakan konsekuensi ‘the enlarging of media franchise’. Isu ekonomi juga mengundang perdebatan lain. Kalau tadinya para kontributor citizen journalism memasukkan beritanya secara sukarela, kini mulai muncul perbincangan bagaimana seharusnya membayar mereka.

Ada bayaran, tentu ada standar yang harus dipatuhi sesuai bayarannya. Akhirnya, ini mengundang masuknya isu profesionalisme—sesuatu yang dalam konteks tertentu akhirnya malah ‘berlawanan’ dengan semangat citizen journalism.

Bagaimana nasib the old school journalism di masa depan dengan munculnya citizen journalism? Apakah tradisi old school journalism akan tetap bertahan di masa depan?

Itulah beberapa isu yang akan selalu diangkat dan didiskusikan dalam seminar mana pun yang berbicara ihwal citizen journalism.

Citizen Journalism di Indonesia

Saya mulai mengamati fenomena public journalism di pertengahan 1990-an. Satu hal yang menggelitik saya adalah apakah konsep development journalism atau jurnalisme pembangunan yang diajarkan dalam kurikulum studi jurnalistik tahun 1980-1995an (saya adalah salah satu produknya!) merupakan wujud public journalism? Saya putuskan, TIDAK.

Pertama, aspek partisipatorinya tidak nyata. Isu tetap diputuskan oleh media yang bersangkutan (acap atas ‘restu’ Departemen Penerangan)—walau slogan pembangunan, di manapun, selalu menyatakan mengabdikan diri pada kepentingan publik.

Kedua, ideologi jurnalisme pembangunan pada dasarnya adalah ideologi komunikasi pembangunan yang sudah bangkrut di tahun 80-an (dibangkrutkan oleh para penggagasnya sendiri seperti Everett M. Rogers), karena dianggap terlalu ideologis, utopis, dan totaliter.

Saya tertarik mengamati geliat citizen journalism di Indonesia lewat diskusi dengan teman-teman aktivis soal open source reporting yang tampaknya senada betul dengan tulisan-tulisan Pepih Nugraha di harian Kompas, yang mengangkat hal-ihwal participatory journalism.

Saya mengikuti Indonesiasatu.net yang memproklamirkan diri sebagai jurnalisme warga. Undangannya untuk menjenguk situs ini meyakinkan, tampilannya tergarap dengan baik (walau updatingnya lambat), ada profil warga teladan, tapi jujur saja saya kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang berbeda dengan harian lain.

Ini seperti membaca berita lokal dari koran lokal yang bisa diakses lewat online media lokal, tanpa situs ini perlu memproklamirkan diri sebagai (sosok) pengusung jurnalisme warga.

Hyperlocalism yang saya bayangkan bukan seperti ini. Begitu banyak berita gado-gado tanpa struktur gagasan yang jelas, tanpa memperlihatkan pada pengunjung situsnya ini sebenarnya mau dibawa ke mana.

Ini murni open source reporting, tapi saya bertanya-tanya, apa ini wujud citizen journalism (alih-alih citizen reporting)?

Pesta Blogger Indonesia semakin menguatkan seruan citizen journalism. Menjamurnya blog di mana-mana memang fenomena luarbiasa (13.000 blog didirikan setiap hari!).

Tapi, ketika mengunjungi beberapa blog yang katanya banyak di-hit, saya hanya mendapatkan curhat-curhat personal tanpa melihat apa pentingnya ini bagi publik? (Walau, jujur saja, saya menikmati curhat personal itu).

Atau, isu publik macam apa yang mestinya bisa dimaknai dari curhat personal tersebut? Saya beranggapan, blog memang membuka kemungkinan open source reporting, menjamurnya blog dan blogger adalah kondisi yang kondusif untuk memunculkan citizen journalism, tapi sekadar ngeblog saja tidak cukup untuk diberi predikat sudah ber-citizen journalism.

Citizen journalism, dengan kata lain, is not that easy!

Dari beberapa fenomena tadi, saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah soal isu. Saya belajar dari situ bahwa untuk masuk dalam dunia citizen journalism, tampaknya yang mesti dibawa bukan sekadar kemampuan standar pelaporan dan penyusunan berita ala 5W + 1 H.

Tapi juga persoalan bagaimana menjadikan isu ‘the public becomes personal, the personal becomes public’. Tanpa itu, saya pikir, publik cuma mendapatkan sederetan informasi tanpa makna.

Sebuah situs citizen journalism menjadi milik citizen, milik publik, kalau banyak pengunjungnya. Maka, pengelola citizen journalism harus mampu memelihara kandungan situsnya, dan mengundang partisipasi publik, untuk membuka diskusi dalam frame yang jelas (soal mutu, bolehlah diperdebatkan).

Tanpa semua ini, situs sebagus apapun, dan sebombastis apapun slogan jurnalismenya, hanya menjadi situs yang sunyi—diisi, ditonton, dikeploki oleh pengelolanya sendiri. Sayang, karena resources yang begitu potensial, jadi tersia-sia.

Bagaimanapun, saya gembira dengan fenomena baru dan tantangan serius yang dimunculkan oleh citizen journalism.

Saya kira efeknya akan baik buat keduanya, baik bagi publik maupun bagi media mainstream. Sebagaimana sistem pers kuat dibingkai dan dipengaruhi oleh local culture, saya juga percaya, wujud citizen journalism sendiri pada akhirnya akan bervariasi sesuai dengan local culture komunitas yang mengusungnya.

(sumber: rumahkiri.net)

Kamis, 12 Februari 2009

Bom Mulotov Disita Polisi





.
Penyitaan dilakukan setelah dua koordinator lapangan (korlap) tim pemenangan Dirha yakni H Musyah dan Usman Gumanti dipanggil Kapolres Bengkulu Selatan.
Pantauan koran ini kemarin, proses penyitaan melibatkan tim intelkam dan reskrim Polres BS.

Itu dilakukan langsung di seretariat tim pemenangan Dirha. Hanya saja sejumlah botol yang dijadikan bom molotov itu sudah tidak dipajangkan lagi di depan sekretariat. Puluhan botol berbagai merek minuman itu sudah diletakkan dan ditumpukkan di samping sekretariat.

Sedangkan jerigen tempat BBM ikut disimpan di dalam pagar bagian belakang. Termasuk sabut kelapa di dalam karung warna putih sudah disimpan di bagian belakang dapur seretariat. Namun berkat kejelian aparat, tak satupun yang tersisa. Walaupun jumlah yang dipajang lebih banyak dari pada yang ditemukan.

Kapolres BS AKBP Drs Urip Wibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Anato Herlambang, S.Ik serta Kasat Intel Yeyen, S.Ik mengatakan, penyitaan dilakukan terkait dengan adanya percobaan pembuatan bahan peledak. Yang tujuannya diduga akan digunakan untuk melakukan aksi anarkis di kantor gubernur.

Terkait dengan itu dalam hal proses pengamanan sudah kewajiban pihaknya untuk terlebih dahulu mengamankan. Sebelum terjadi tindak pidana anarkis. Itu sebagaimana ketentuan yang sudah tertera di dalam undang-undang KUHP yakni pasal 53 Jo UU RI Darurat No 12 tahun 1951.

''Sebelum melakukan penyitaan, terlebih dahulu kita memanggil koorlapnya. Dengan tujuan untuk menanyakan kegunaan dari pada botol-botol yang diduga akan dijadikan alat untuk membakar atau berbuat tindak pidana anarkis.

Nah setelah dilakukan pemanggilan, pihaknya berkesimpulan demi keamanan dan ketenteraman serta terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka semua bom molotov itu diamankan,'' ujar Kapolres kepada koran ini kemarin.

Dikatakannya, tak hanya botol yang diamankan, tapi sabut kelapa dan satu buah jerigen tempat bahan bakar minyak ikut diamankan. Penyitaan tersebut juga dilakukan setelah pihak korlap membuat surat perjanjian. Dimana pihak korlap sendiri bersedia menyerahkan barang bukti tersebut.

''Kalau memang ingin aksi demo ke gubernur itu hak mereka dalam hal menyampaikan aspirasi. Tapi tidak dengan melakukan anarkis. Jika nantinya benar terjadi akan demo, maka proses pengamanan akan kita lakukan secara ketat. Dimana sejumlah massa akan dikawal.

Sebelumnya juga akan diperiksa. Kalau ada yang membawa sajam dan bahan peledak serta alat lainnya yang bisa dijadikan alat untuk anarkis akan disita,'' jelas Kapolres di ruangannya.

Lanjut Kapolres, dalam proses pengamanan terhadap massa yang aksi demo itu sudah jelas di dalam tahapan-tahapan praturan Kapolri. Sedangkan untuk pengamanan di wilayah Kabupaten BS sendiri masih dikerahkan semua personel yang ada di BS. Baik yang ada di Polsek jajaran, maupun 2 peleton BKO yakni Samapta dan Brimob.

''Kita tidak menginginkan dan selalu mengimbau masyarakat untuk tidak anarkis. Kalau sebelumnya surat pemberitahuan ke Kapolda sudah ada. Tapi apakah mereka akan jadi atau tidaknya belum tahu. Pada intinya untuk pengamanan sudah siap. Berani anarkis tentu ditembak dengan peluru karet,'' tegasnya.


Sapril: Bukan Tanggung Jawab Tim Pemenangan

Setelah menemui Gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamudin, ST, kemarin, Ketua Forum Penegak Keadilan Rakyat Bengkulu Selatan, Ustad Rahmad Sapril, Amran dan Yefri membantah kalau bom molotov yang disiapkan atas nama tim pemenangan Dirha. Ia menegaskan kalau hal tersebut hanya isu.

“Cuma isu kalau ada yang mengatakan bahwa bom molotov itu tim pemenangan Dirha yang menyiapkan. Sama sekali tak ada instruksi dari tim untuk menyiapkan bom molotov rakitan seperti itu,” bantah Sapril.

Menurut Sapril, bom molotov yang ada di Bengkulu Selatan itu merupakan spontanitas dari masyarakat saja. “Kalaupun ada pula isu yang mengatakan kalau bom molotov itu bakal dihidupkan pada saat kami menggelar aksi damai, itu juga tidak benar. Keberadaan bom molotov tersebut hanya untuk memperkeruh situasi dan suasana di Bengkulu Selatan saja,” tutur Sapril.

Pihak pemenangan tim Dirha yang terdiri dari tim pemenangan keluarga, tim pemenangan partai pun sudah melaporkan hal ini pada kepolisian. “Kami sudah melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Sebab kami tak mau kalau nantinya sampai terjadi kekacauan di Bengkulu Selatan. Itu ulah oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kami tak mau hal tersebut sampai terjadi,” tegasnya.


Reskan Siap Digugat

Sementara salah satu peserta Calon Bupati BS H Reskan Effendi, SH alias Pak Bowo hingga kemarin masih terlihat santai duduk di depan kediamannya. Ia hanya berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terpancing dengan segala isu. Bahkan jika memang nantinya pemungutan suara ulang dilakukan, maka jika masyarakat menghendaki maka pihaknya akan tetap ikut bertarung memperebutkan kursi nomor satu di daerah ini. Sedangkan terkait dengan berbagai dugaan terhadap dirinya itu tidak akan menjadi halangan.

''Saya memang sudah masuk kantor, tapi karena banyak yang menginginkan saya lebih baik di rumah saja dan mengajukan penambahan cuti, maka untuk sementara tidak masuk. Bahkan saya juga sudah memasukkan persyaratan untuk pensiun. Itu karena sudah sesuai dengan umur dan masa kerjanya. Kalau ada yang mengatakan rumah ikut dijadikan sasaran itu salah.

Sebab rumah dan aset lainnya tidak ada salahnya. Dan kalau ada nantinya ingin menggugat atau saling gugat lagi juga silakan. Asal berdasarkan bukti dan bertanggung jawab. Kemudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,'' jelasnya.

Ditempat terpisah Usman Gumanti selaku koordinator tim pemenangan mengatakan, bahwa pihaknya bisa menjamin tidak akan ada tindakan anarkis. Sebab pihaknya akan melakukan aksi jika itu terjadi hanya aksi damai. Jadi sejumlah botol yang disediakan itu silakan disita polisi.

Karena anarkis bukanlah keinginan kita semua. Pada intinya pendukung Dirha hanya menginginkan dukungan gubernur untuk segera menyampaikan rekomendasi dan melantik Dirha tepat pada jadwalnya,'' ungkap Usman Gumanti didampingi H Musyah kemarin.(che/ken)

Sumber Berita :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=allmedia&artid=630

Rabu, 11 Februari 2009

Pendukung Dirha Buat Bom Molotov


Mereka mengancam malakukan aksi dengan menyiapkan bahan peledak buatan. Kemarin tim pemenang telah menyiapkan bom molotov yang siap diledakkan.

Bom molotov itu berupa botol yang diisi dengan bahan bakar besin dan minyak tanah ke dalam. Kemudian botol itu ditutup dengan serabut kulit kelapa. Rencananya, tim Dirha akan menyiapkan ratusan bom molotov. Saat ini, menurut Koordinator Tim Pemenangan, H. Musyah telah disiapkan 1 drum minyak tanah, 1 drum bensin.

Ratusan botol yang akan dijadikan bom molotov dipajang di depan sekretariat tim pemenangan. Di samping itu mereka juga akan membawa ratusan ban mobil bekas untuk digunakan dalam aksi yang rencananya digelar Kamis mendatang. Jenis botol yang dijadikan bom molotov itu Sprite, Fanta, Cocacola serta masih botol minuman lainnya.

H Musyah mengatakan, ratusan bom molotov itu disediakan untuk melampiaskan kekesalan dan kekecewaan terhadap Gubernur Bengkulu Agusrin yang dinilai tidak mendukung pelantikan Bupati pilihan rakyat, Dirha. Sebab sekarang ini urusannya tinggal di Provinsi. Untuk di daerah (KPU dan DPRD) sudah membuat rekomendasi.

Kendati Pemprov menegaskan bahwa surat rekomendasi itu sudah dikirim ke Mendagri, namun Musyah tidak percaya. ‘’Nyatanya begitu. Rekomendasi yang diserahkan DPRD BS itu belum diserahkan ke Mendagri. Melainkan hanya sebatas Dirjen Otonomi Daerah. Itupun hanya sebatas stafnya yang memang orang Bengkulu.

Saat rapat di Komisi II DPR RI dulu, Mendagri belum mengetahui soal rekomendasi itu,’’ ujar Musyah.
Bagaimana jika nanti sampai 17 Maret Dirha belum juga dilantik? Kata Musyah, rakyat Bengkulu Selatan sendiri yang akan melantik pasangan Dirha. ‘’Pokoknya lihat saja nanti rakyat bisa melantik. Bukan hanya pemerintah saja yang bisa menentukan pemimpin daerah.

Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya terjadi pertumpahan darah. Jika hal ini tidak disikapi dengan arif dan bijak,’’ tandasnya.

Mereka tidak mengakui keberadaan Caretaker yang ditunjuk Gubernur. Karena sampai saat ini, rakyat mengakui yang menjadi bupati terpilih sesuai dengan hasil Pilkada lalu adalah pasangan Dirha. ‘’Gubernur yang selama ini didukung rakyat BS sudah tidak mengerti kondisi daerah.

rekomendasi hasil pleno itu harus diserahkan DPRD ke mendagri. Bukan malah ditahan-tahan,’’ tambah Carin, salah satu pendukung Dirha.

Kemana sasaran bom molotov itu akan diledakkan? Musyah menyerahkan kepada massa kemana akan diledakkan. Untuk sementara ini, bom molotov itu akan dibawa ke Bengkulu saat melakukan aksi di Kota Bengkulu dengan sasaran Kantor Gubernur.

Selain itu tidak menutup kemungkinan akan diarahkan lawan politik yang tidak setuju dengan kemenangan Dirha. ‘’Apapun nanti taruhannya, Dirha tetap dilantik. Itu sudah keputusan rakyat,’’ ungkap Musyah dan Carin sembari menunjuk sejumlah botol yang akan dijadikan bom molotov kemarin di depan sekretariatnya.(che)

Sumber Berita :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=611

Minggu, 08 Februari 2009

KOMISI II DPR RI SEPAKAT KASUS PILKADA BENGKULU SELATAN DIBAWA PADA RAPAT DENGAN MENDAGRI

KOMISI II SEPAKAT KASUS PILKADA BENGKULU SELATAN DIBAWA PADA RAPAT DENGAN MENDAGRI

Tanggal: 03 Feb 2009


Komisi II DPR RI sepakat kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan akan dibawa pada Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Kesepakatan ini diambil karena adanya reaksi penolakan secara luas dari elemen masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pilkada Bengkulu Selatan batal demi hukum.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR H. Eka Santosa (F-PDIP) saat menerima jajaran DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, dan segenap elemen masyarakat, Selasa (3/2) di gedung DPR.

Kebetulan, kata Eka, Komisi II akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri esok hari (Rabu 4/2) dan Komisi II akan menyampaikan permasalahan ini kepada Mendagri.

Selain dengan Mendagri, Komisi II juga memiliki kewenangan untuk meminta keterangan, penjelasan bahkan bisa minta sikap kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti memanggil Gubernur, termasuk juga KPUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada di Bengkulu Selatan.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Bengkulu Selatan H. Syarifuddin Sabana menjelaskan pelaksanaan Pilkada di Bengkulu Selatan yang berlangsung dalam dua putaran.

Putaran ke dua dilaksanakan karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencapai perolehan 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sabana menuturkan, pelaksanaan pilkada putaran ke dua telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara baik dan benar.

Hasil Pilkada putaran ke dua menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan dengan perolehan suara 39.069 (51,7%).

Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor : 59 Tahun 2008 tersebut telah digugat pasangan H. Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tanggal 8 Januari 2009, MK mengeluarkan keputusan dengan Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2008-2013 batal demi hukum.

Untuk selanjutnya, MK memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan H. Dirwan Mahmud selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan itu dikeluarkan.

Namun, kata Sabana, keputusan MK ini telah mengundang reaksi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang menilai Putusan MK tersebut telah merampas rasa keadilan, hak demokrasi dan otonomi daerah sebagaimana tersirat dan tersurat pada Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat Bengkulu Selatan juga menolak Pilkada ulang dan mengusulkan agar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa jabatan 2009-2014 atas nama H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Bengkulu Selatan inilah kami mengusulkan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Kami tidak dapat menjamin keamanan dan ketertiban jika aspirasi masyarakat ini tidak dikabulkan,” kata Sabana.

Untuk itu, demi menegakkan demokrasi dan terlaksananya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan demi keamanan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat menuntut agar pelantikan calon terpilih segera dilaksanakan.

Sabana menambahkan, sebenarnya DPRD Bengkulu Selatan telah mengusulkan pengesahan ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bengkulu, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Menanggapi Keputusan MK tersebut, anggota Komisi II dari F-PDIP Eddy Mihati mengatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya keputusan yang melampaui kewenangan dari MK.

Menurut Eddy, apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang membawa aspirasi masyarakat itu bukan upaya melawan hukum, akan tetapi sebagai upaya penegakan hukum dari perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya.(tt)

SUMBER BERITA : http://www.dpr.go.id/index.php?page=berita.ReadDpr&id=5731&PHPSESSID=mio1j58ecmmb67aa2kn6jocsr5

Jumat, 06 Februari 2009

KPUD KERJASAMA DENGAN 3 RADIO BENGKULU SELATAN

Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2009 KPUD Bengkulu selatan gandeng 3 Radio untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat untuk memilih dengan sisitim Centang diantaranya :

1. Radio Artha
2. Radio Duta
3.
RADIO MITRA FM MANNA BENGKULU SELATAN

Nama Radio : MITRA FM
Nama Perusahaan : PT Radio Surya Mitra Swara
Frekwensi : 101.3 Mhz
MOTTO : Dekat Dengan Pendengar Dulu Baru Dengan Yang Lainnya
Alamat : jl A.Yani 14c Manna Bengkulu Selatan 38500
No Telp : 0739-21336 Marketing 0739 -21065 Studio
Email : mitra_1003fm@yahoo.com
Pimpinan : Elmi Susiyanti

Jangkauan Siar : Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagian Kabupaten Kaur ,
Sebagian Kabupaten Seluma , Sebagian Prop Sumsel Tanjung Sakti,
Kab.Oku Selatan.

Jadwal Siar : Senin , Selasa , Rabu, Kamis , Sabtu ,
06.00 Wib S/d 08.00 Wib Relay Elshinta
08.00 Wib S/d 11.00 Wib Mitra Dangdut
11.00 Wib S/d 14.00 Wib Gema Sekundang
14.00 Wib S/d 17.00 Wib Mitra Lovers
17.00 Wib S/d 19.00 Wib Relay Elshinta
19.00 Wib S/d 23.00 Wib Mitra Gaul

: Jumat
06.00 Wib S/d 08.00 Wib Relay Elshinta
08.00 Wib S/d 11.00 Wib Mitra Dangdut
11.00 Wib S/d 14.00 Wib Mitra Religi
14.00 Wib S/d 17.00 Wib Mitra Lovers
17.00 Wib S/d 19.00 Wib Relay Elshinta
19.00 Wib S/d 23.00 Wib Mitra Gaul

: Minggu
06.00 Wib S/d 08.00 Wib Relay Elshinta
08.00 Wib S/d 11.00 Wib Mitra Children Mania
11.00 Wib S/d 12.00 Wib Mitra Kangguru
12.00 Wib S/d 14.00 Wib Mitra Nostalgia
14.00 Wib S/d 17.00 Wib Mitra Lovers
17.00 Wib S/d 19.00 Wib Relay Elshinta
19.00 Wib S/d 23.00 Wib Mitra Gaul


MOTTO : DEKAT DENGAN PENDENGAR DULU BARU DENGAN YANG LAINNYA

Target Pendengar :

Mitra dangdut : Ibu Rumah Tangga, Pedagang, Petani,Home Industri,
Gema Sekundang : Petani , Pedagang , nelayan , Home Industri,Ibu Rumah Tangga
Mitra Lovers : Pelajar , Mahasiswa,
Mitra Gaul : Pelajar , Mahasiswa , Pns , Karyawan ,

Penjelasan Acara :

Mitra Dangdut : mempersembahkan seluruh musik dangdut dan India dengan
diselingi tips tips untuk yang ada hubungannya dengan target
pendengar, Ibu rumah Tangga , Pedagang , petani, home Industri.

Gema sekundang : Mempersembahkan lagu lagu daerah lokal maupun secara nasional
sesuai suku yang ada di Bengkulu Selatan , baik prop Bengkulu ,
Jawa , sunda , Minang, batak,Jambi, Sumsel dan Lainnya,dengan
diselingi info info terkini secara lokal maupun nasional baik adlibs
maupun streaming .

Mitra Lovers : Mempersembahkan seluruh musik pop Indonesia dan Mancanegara
dengan diselingi info info pengetahuan , maupun life Style untuk
anak muda .

Mitra Gaul : Mempersembahkan seluruh musik baik pop Indonesia , dangdut
barat, daerah , serta obrolan obrolan yang sedang tren baik lokal
maupun nasional .

Mitra Children Mania : Mempersembahkan lagu anak anak

Mitra Nostalgia : Mempersembahkan lagu lagu Nostalgia

Mitra Kangguru : Pelajaran bahasa inggris kerjasama dengan kangguru Bali

Media Interaktif Pendengar : menggunakan telpon hybrid , sms server .

RADIO MITRA FM MEDIA INFORMASI DAN HIBURAN KELUARGA ANDA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU

LINK :
Http://www.bengkuluselatankab.go.id
http://www.asiawaves.net/indonesia/bengkulu-radio.htm
Http://kabar-manna.blogspot.com
Http://rasito.blogspot.com

DOWNLOAD LAGU DAERAH BENGKULU
http://www.ziddu.com/download/3356927/Sekundangsetungguan.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/3357125/YoBotoy-botoy.mp3.html