Sabtu, 14 Februari 2009

Massa Dirwan Nyatakan Golput


Sabtu, 14 Februari 2009 10:31:40



lho apa pasal? Perkembangan teranyar, massa Dirha kini menyatakan Golput (golongan putih) alias tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2009.

Penegasan sikap Golput tersebut disampaikan tim pemenangan Dirha saat menggelar konferensi pers yang digelar di secretariat DPD PKPB Provinsi Jl. Cimanuk Padang Harapan Bengkulu, Jumat (13/2) kemarin. Pernyataan sikap politik pendukung Dirha itu dibacakan tim pemenangan H. Lailudin yang juga salah seorang tokoh masyarakat BS.

Tampak hadir Cawabup H. Hartawan, SH, tokoh masyarakat BS Jasra Kamal, SH, Drs. Hermansyah dan Muktar. S. Hadir juga Koordinator Forum Ikatan Masyarakat Bengkulu Selatan, Drs. Agusti, Ketua DPD PKPB Drs. Hudari Hamid serta anggota tim pemenangan lainnya.

Total ada lima poin pernyataan sikap massa pendukung Dirha. Pertama, meminta Mendagri melantik Dirha sebagai Bupati dan Wabup BS. Dua, menyatakan demokrasi di Bengkulu Selatan telah mati. Tiga, menyatakan pendukung Dirha tak ikut memberikan suara pada Pemilu April 2009. Empat, tak ikut memberikan suara apabila Pilkada ulang tetap digelar. Lima, menyatakan menarik dukungan pada Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M. Najamudin dan keluarga Najamudin.

Dijelaskan Lailudin, makna pernyataan sikap tersebut adalah pendukung Dirha yang ada di wilayah BS tidak akan memberikan hak suara pada Pemilu April 2009 dan Pilkada ulang. “Silakan bayangkan saja yang terjadi. Dirha bisa meraup suara sampai 53 persen. Masyarakat di beberapa daerah tak akan memberikan suara kalau pelantikan tak ada,” tegasnya.

Lalu apa yang melatarbelakangi pilihan Golput massa Dirha? Menurut Lailudin, pihaknya kecewa karena Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin, ST tidak meneruskan rekomendasi pelantikan dari DPRD BS.

“Tim pemenangan Dirha kembali mengeluarkan surat pernyataan ini karena menurut kami, Agusrin tidak meneruskan surat rekomendasi usulan pelantikan DPRD BS ke Mendagri. Sebab buktinya Agusrin telah mengirimkan surat itu sampai sekarang belum ada. Kami belum lihat langsung,” kata Lailudin.

Dia melihat ada sejumlah kejanggalan. Sebab, surat jawaban dari Mendagri sudah turun sebelum surat Gubernur disampaikan. “Menurut kami, surat rekomandasi BS baru dikirim setelah kami mendatangi DPR RI. Tapi surat jawaban sudah ada sebelum surat rekomendasi pelantikan DPRD BS disampaikan. Kan aneh,” kata Lailudin, curiga.

Tokoh masyarakat BS lainnya, Jasra Kamal, SH menyatakan janji Gubernur mengundang Mendagri dan DPR RI hanya bujuk rayu Gubernur belaka. “Saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI, mereka sudah berjanji bakal mengundang KPU dan Gubernur untuk membicarakan maslah ini. Jadi untuk apa lagi Gubernur mengundang Mendagri dan DPR RI kemari,” kata Jasra dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Ketua Forum Penegak Keadilan BS yang juga tim pemenangan Dirha, Ustad. Rahmad Sapril, usai hearing Rabu (11/2) lalu, yang menyatakan tim pemenangan Dirha telah mengakui surat rekomendasi pelantikan DPRD BS memang benar-benar telah dikirimkan ke Mendagri. Menanggapi hal tersebut, Jasra mengatakan tidak ada permasalahan.

“Yang kami sampaikan ini tak bertentangan dengan pernyataan salah salah satu tim kami, Sapril, setelah hearing dengan gubernur kemarin. Pada kenyataannya kami memang belum melihat buktinya kan. Kami tetap satu suara, satu arah dan satu tujuan. Pernyataan kami terhadap persoalan dikirimkan surat tersebut, ya seperti yang hari ini kami sampaikan,” tegas Jasra.

Lalu mengenai nomor surat, ternyata juga masih dipermasalahkan. Menurut Jasra, indeks surat untuk permasalahan yang sama seharusnya berurutan. Pada surat laporan yang dikirimkan Gubernur ke Mendagri tertera No:800/010/II/B.1 tanggal 15 Januari 2009, sementara surat kedua kalinya dikirimkan gubernur dengan No: 270/017/II/B.1.

“Bisa saja mereka bilang itu indeks surat. Tapi yang namanya indeks surat untuk permaslahan yang sama lazimnya berurutan nomornya. Begitu pula dengan surat dari Mendagri,” tambah Hartawan yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Tetap Lakukan Upaya Hukum

Sementara itu, Cawabup terpilih, H. Hartawan, SH menyatakan tak akan diam begitu saja menjelang 17 Maret 2009 ini. Tim akan tetap melakukan berbagai upaya, sampai Dirwan dan Hartawan dilantik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya hukum dengan membuat akta pernyataan di bawah register Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Kami sudah mendapat nomor registernya di PN Jakarta Selatan. Kalau tak ada cara lain, kami akan mengajukan tuntutan secara pidana dan perdata ke MA. Kami juga akan buat somasi ke MA,” tegasnya.

Hartawan mengatakan, tuntutan ke MA bakal mereka ajukan karena menilai putusan Mahkamah Konstitusi No: 57/PHPU-D-VI/2008 yang intinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) BS harus menyelenggarakan Pilkada ulang dan Gubernur langsung mengambil langkah-langkah tindak lanjut, cacat hukum dan cacat kewenangan.

“Saat konflik Pilkada Jatim, Khofifah melaporkan masalah administrasi dan pidana lawan politiknya. Tapi itu ditolak. Alasan MK saat urusan administrasi dan pidana bukan kewenangan MK. Nah kenapa di Pilkada BS, MK ikut campur urusan administrasi dan pidana. Ada apa sebenarnya ini,” katanya.

Dia memaparkan, kewenangan MK dalam sengketa Pilkada hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara. Hal lainnya yang menyebabkan putusan MK cacat hukum lantaran ada kesalahan yang dianggap fatal dalam amar putusan. Amar putusan tak boleh salah satu kata pun. Sementara dalam amar putusan MK, periode pemerintahan Bupati-Wakil Bupati tertera 2008-2013. Padahal yang benar 2009-2014.

“Dari situ sudah cacat. Lagipula, putusan MK bersifat deklaratur, tidak bisa dipaksakan dan tak ada sanksi yang mengikat. Sekedar mengingat, Presiden kita, Soesilo Bambang Yudhoyono saja tak menjalankn putusan MK selama 3 tahun. Tahun 2005 lalu MK memutuskan pemerintah harus mengakomodir 20 persen APBN untuk pendidikan. Nyatanya baru 2008 ini terelaissi. Kenapa terhadap BS hal tersebut tak bisa dilakukan,” katanya.

Kendati demikian, Hartawan tetap berpesan agar masyarakat BS tetap bersabar dan jangan mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang anarkis. “Kami akan terus berupaya. Tak ada istilah waktu semakin sempit. Masih banyak waktu. Mendagri itu, kalau membuat surat paling lama 2 hari. Sekedar SK kami rasa tak butuh waktu lama. Sebulan ini cukup untuk tetap berjuang,” tegasnya.


Difasilitasi PKPB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKPB Provinsi, Drs. H. Hudari Hamid, MM mengatakan, PKPB memang sengaja memfasilitasi konferensi pers yang dilakukan tim pendukung Dirha. Hal tersebut karena PKPB merupakan partai resmi pendukung Dirha. “Jadi jangan sampai salah persepsi dan informasi. PKPB adalah pendukung resmi Dirha. Makanya pertemuan sore ini dilakukan di sekretariat DPD PKPB,” kata Hudari. (ken)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=672

Tidak ada komentar: