Rabu, 25 Maret 2009

Mantan Napi Boleh Jadi Caleg Setelah 5 Tahun Bebas


Jakarta - Mantan narapidana (napi) akhirnya bisa bernafas lega. Asal telah bebas dari penjara selama 5 tahun, mereka diperbolehkan mengajukan diri sebagai anggota DPR/DPRD maupun DPD.

Demikian putusan MK yang dibacakan oleh Ketua Hakim Konstitusi Mahfud MD di Mahkamah Kosntitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (24/3/2009).

Permohonan pengujian ini diajukan oleh Roberto Adji, mantan residivis. Roberto meminta MK menguji pasal 12 hurup g tentang syarat calon anggota DPR/DPD, pasal 50 ayat 1 huruf g tentang syarat calon anggota DPRD Provinsi dan Kota, dan pasal 58 hurup f tentang syarat calon kepala wakil kepala daerah.

Mahfud menyatakan, MK mengabulkan bersyarat permohonan pengujian UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum dan UU No 12/2008 tentang Perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 itu. Namun ada 4 syarat yang ditetapkan MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon yang merupakan norma hukum dalam inkonstitusional bersyarat norma hukum tersebut adalah inskonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat ," kata Mahfud.

Syarat tersebut, pertama bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat yang kedua, keputusan ini berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Dan syarat ketiga, melakukan keterbukaan dan kejujuran mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana.

"Dan yang keempat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," lanjut Mahfud.

Namun MK juga menolak beberapa permohonan yang diajukan seperti terhadap para anggota PRRI dan Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tidak pidana cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Ini juga termasuk dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G30S PKI.

"Itu dinyatakan agar ketika menjadi calon anggota DPR, DPRD dan DPD dinyatakan tidak konstitusional oleh mahkamah," kata Mahfud.

Sumber :http://www.detiknews.com/read/2009/03/24/164825/1104541/10/mantan-napi-boleh-jadi-caleg-setelah-5-tahun-bebas

Sabtu, 21 Maret 2009

Agusrin Targetkan Selesai 1 Minggu


Tak hanya itu, dalam rapat koordinasi dengan para pejabat eselon II dan III Pemkab BS di Aula Reptaloka, Gubernur Bengkulu meminta para pejabat di BS menyelesaikan persoalan-persoalan utama di BS tuntas dalam 1 minggu. Persoalan yang mesti dituntaskan yaitu soal izin pabrik CPO di Desa Tambangan yang sampai saat ini belum selesai. Untuk itu, Agusrin meminta supaya Kadiskoperindag BS Nopian Andusti untuk menyelesaikan persoalan izin itu dalam waktu 7 hari.

Kemudian soal hibah lahan pemasangan gardu induk PLN di Desa Padang Lebar yang sertifikasinya belum ditandatangan oleh mantan Bupati BS H Fauzan Djamil SH. Agusrin mengatakan kalau memang untuk kepentingan rakyat BS mengapa mesti dihambat.

Selain itu, terkait persoalan uang jasa medis yang tidak bisa dibayarkan, Agusrin meminta supaya Direktur RSUD Manna untuk berkoordinasi dengan Direktur RSMY Bengkulu mengenai juklak dan juknis penggunaan uang jasa Jamkesmas. Kalau memang bisa dibayarkan, saya siap menandatanganinya, tegas Agusrin.

Soal kepindahan RSUD Manna ke tempat yang baru, Agusrin meminta RSUD Manna sudah pindah gedung paling lambat awal Mei. Ini supaya RSUD Manna bisa melayani masyarakat secara maksimal.

Tak hanya itu, dalam rakor itu juga dikupas persoalan keresahan petani karena sering dirazia Dinas Kehutanan dan Perkebunan BS. Saat itu, Agusrin meminta keterangan kepada Kadishutbun Ir H Jonior Hafis MP, apa sebenarnya yang terjadi mengapa bisa terjadi demikian, apakah karena kurang sosialisasi oleh Dishutbun.

Jonior menjelaskan kalau Dishutbun sebenarnya sudah melakukan sosialisasi, penyuluhan dan koordinasi dengan kecamatan. Namun, masyarakat sudah terlanjur menempat hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Meskipun sudah diingatkan masih saja kembali ke lahan hutan milik negara tersebut. Sehingga
Dishutbun terpaksa melakukan penertiban.

Namun sempat sedikit terjadi ketegangan ketika Camat Air Nipis Arjo Arifin dimintai tanggapan mengenai persoalan petani di wilayah yang dipimpinnya. Arjo mengatakan karena Dishutbun memindahkan patok sembarangan dimana di salah satu desa, ada patok hutan lindung di tengah dusun. Padahal tahun 1986 patok itu adanya di ujung desa, tiba-tiba sudah tahun 1996 sudah masuk ke tengah desa.

“Siapa yang salah,” tanya Agusrin.
“Ya Dinas Kehutanan Pak,” jawab Arjo. Tentu saja hal ini mengundang tawa semua peserta rakor. Hanya saja, Agusrin mengatakan tidak usah saling menyalahkan. Tetapi bagaimana caranya mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Kurang Daya
Meskipun tiga unit mesin diesel dengan kapasitas daya masing-masing 500 KW sudah didatangkan ke BS, namun krisis listrik di BS belum bisa teratasi. Karena, mesin yang tiba kemarin merupakan mesin bekas, sehingga kekuatannya kemungkinan tidak lagi 500 KW tetapi peforma sudah menurun yaitu sekitar 300 kw setiap mesin. Hal ini disampaikan oleh Manager Opdis PLN Ranting Manna Karnadi Amd kepada Penjabat Bupati BS yang juga Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin usai penyerahan 3 unit mesin diesel secara simbolis kemarin.

Karnadi mengatakan kekurangan daya itu sekitar 1.000 KW lagi. Maka kalau ingin krisis listrik diatasi harus ditambah lagi sedikitnya 2 unit mesin diesel dengan daya masing-masing 500 kw. “Kalau sudah 1.000 kw, kita jamin sudah bisa normal, tetapi kalau sekarang tetap akan ada giliran pemadaman lampu karena bebang PLN tidak sanggup lagi untuk menampung banyaknya daya yang digunakan pelanggan,” kata Karnadi.

Menyikapi hal ini, Agusrin berjanji akan menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Sehingga krisis listerik bisa cepat teratasi. “Saya akan coba datangkan lagi mesin diesel ini, supaya Bengkulu Selatan ini bisa terang benderang,” demikian Agusrin. (911)

Aksi Gerak Cepat Penjabat Bupati BS

-3 Unit Mesin Diesel Pembangkit Listrik Telah Diserahkan ke PLN Ranting Manna.
-Soal izin pabrik CPO di Desa Tambangan Akan Dituntaskan Dalam 1 Minggu.
-Hibah lahan pemasangan gardu induk PLN di Desa Padang Lebar yang sertifikasinya belum ditandatangan oleh mantan Bupati BS H Fauzan Djamil SH akan segera diteken Penjabat Bupati BS.
-Persoalan uang jasa medis yang tidak bisa dibayarkan, Direktur RSUD Manna diminta untuk berkoordinasi dengan Direktur RSMY Bengkulu mengenai juklak dan juknis penggunaan uang jasa Jamkesmas. Kalau memang bisa dibayarkan, Agusrin siap menandatanganinya.
Sumber :http://www.bengkuluekspress.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1632

Kamis, 19 Maret 2009

Sultan HB X Peduli Temuan Kerajaan Sriwijaya


PAGARALAM, SUMSEL, SELASA-- Sultan Hamengkubuwono (HB) X dalam kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menyempatkan ke Kota Pagaralam--5-6 jam dari Kota Palembang--untuk menemui 35 tokoh spiritual Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Pertemuan di kota perkebunan yang memiliki gunung berapi (Gunung Dempo), Minggu (1/3), sekaligus menunjukkan kepedulian Sultan HB X atas peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang hingga sekarang masih diperdebatkan lokasi pusat kerajaan besar Nusantara itu.

Kehadiran Sultan HB X di Sumsel, sejak Minggu hingga awal pekan ini, antara lain untuk menghadiri Silaturahmi dengan urusan Merah Putih (Merti) Nusantara se-Sumatera di Palembang dan bertemu dengan sejumlah tokoh di Sumsel, serta beberapa agenda penting lainnya.

Pertemuan Sultan dengan para tokoh di Kota Pagaralam itu, berlangsung sekitar 30 menit di kediaman resmi Walikota Pagaralam Djazuli Kuris.

Sebelumnya, 35 tokoh spiritual dan juru kunci kompleks peninggalan kerajaan Sriwijaya di sana, diundang khusus untuk menghadiri seminar nasional dan pertemuan ilmiah bertema Peradaban Besemah sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya yang diselenggarakan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri dan Pemkota Pagaralam.

Pertemuan itu diharapkan menjadi awal pengkajian lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya, dengan menghadirkan sejumlah pemerhati sejarah, pakar budaya dari Universitas Indonesia Prof Dr Nurhadi Magetsari dan pakar megalitik dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Prof Dr Haris Sukendar.

Pertemuan khusus Sultan HB X yang datang khusus ke Pagaralam, selain menemui tokoh spiritual juga bersilaturahmi dengan Walikota Djazuli Kuris, Kepala Polres Pagaralam AKBP Abdul Soleh, dan Ketua DPRD Piterman Maulana.

Menurut Sultan HB-X, setelah seminar tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan sejumlah tokoh spiritual yang direncanakan di Kota Bintuhan, Kabupaten Kabupaten Kaur (Bengkulu Selatan).

Pusat Kerajaan Sriwijaya

"Besemah (Pagaralam, Red) memang menjadi bagian wilayah Kerajaan Sriwijaya. Namun demikian, tentang persoalan ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dan memerlukan bukti-bukti ilmiah untuk menentukan pusat kerajaan itu," kata Sultan pula.

Sultan juga berpendapat, Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan sejumlah kerajaan yang ada di Pulau Jawa.

"Saya yakin di daerah Besemah merupakan salah satu kawasan yang terdapat peninggalan purbakala. Belum saatnya apabila saya mengungkapkan dimana pusatnya (Kerajaan Sriwijaya, Red) saat ini," kata Sultan lagi.

Kenyataan itu terungkap pula sesuai pendapat pakar budaya dan arkeologi dalam pertemuan ilmiah sehari sebelumnya, Sabtu (28/2), di Pagaralam.

Menurut Sultan, harus ada penelitian ilmiah lebih lanjut, dan melibatkan sejumlah tokoh spiritual yang diyakini mengetahui seluk-beluk Kerajaan Sriwijaya itu.

"Namun demikian, pertemuan ini dilakukan karena saya juga memiliki ikatan keluarga dengan orang Besemah. Asal usul orangtua saya berasal dari daerah Besemah," kata Sultan lagi.

Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, didampingi Ketua DPRD Pagaralam, H Piterman Maulana SE mengatakan, kedatangan Sultan HB X yang juga Gubernur Yogyakarta selain ingin menemui tokoh spiritual, juga merupakan silaturahmi dengan masyarakat Besemah.

Dalam pertemuan dengan sejumlah juru kunci Kerajaan Sriwijaya dan juru kunci Bukit Barisan sebagai tindak lanjut dari pelaksaan semina, Sultan berjanji akan melakukan pertemuan lagi di Bintuhan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, ujar Djazuli.

Menurut Djazuli, melalui pembahasan termasuk pertemuan para Raja Nusantara dan pertemuan Sultan dengan juru kunci ini, diharapkan dapat mengungkap posisi pusat Kerajaan Sriwijaya.

Meskipun sudah banyak dilakukan penelitian, namun masih terjadi simpangsiur tentang keberadaan pusat Kerajaan Sriwijaya tersebut.

"Tentunya di wilayah Besemah cukup banyak bukti dan dari sejumlah hasil penelitin pakar sejarah juga mengungkapkan jika di tanah Besemah ini kaya akan peninggalan megalitik atau benda bersejarah, yang juga menjadi bukti kejayaan masa lalu. Apalagi sebelumnya sudah ada penelitian jika peradaban megalitik tersebut baru berkembang di wilayah Sumatera termasuk Pulau Jawa yang berasal dari Bumi Besemah," ujar Djazuli lagi.

Sumber :http://oase.kompas.com/read/xml/2009/03/03/00423011/sultan.hb.x.peduli.temuan.kerajaan.sriwijaya

Seminar Nasional Peradaban Besemah Sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya


1.
Drs. H. Djazuli Kuris. MM (Walikota Pagar Alam) Judul Makalah : "Pagar alam Kota Perjuangan"
2.
Raja Id Tjokorda Ngurah Djambe Pemecutan (Raja Denpasar Ke IX / ketum FSKN) Judul Makalah : "Kerajaan Sriwijaya Antara Sejarah dan Kebudayaan yang terkikis zaman dengan kebangkitan budaya di keratin se-Nusantara"
3.
H. Muslihun BA, (Sejarahwan Bengkulu) Judul Makalah : "Dinasti Wnagsa Syailendra dan Kerajaan Sriwijaya (menelusuri jejak dan menguak sejarah)"
4.
Djohan Hanafiah, (Sejarahwan) Judul Makalah : "Dinasti Syailendra Berasal Dari Gunug Dempo"
5.
Drs. H. Hidayat Harun (Sejarahwan) Judul Makalah : "Besemah Adalah Bagian Dari Sriwijaya"
6.
Prof. Dr. Noerhadi Magetsari (Arkeolog dan Sejarahwan FIB UI) Judul Makalah : "Religi masa pra-Sriwijaya"
7.
Dr. Agus Aris Munandar dan Drs. Yose Rizal, M.Si (Arkeolog dan Sejarahwan FIB UI) Judul Makalah : "Sisbiosisme dalam Ornamen Yang Terdapat Pada Peninggalan Megalitik Pagar Alam"
8.
Drs. Haris Sukendar (Arkeolog, Sejarahwan dan Ahli Megalitik Pusat Lit Arkeologi Nas Depbudpar) Judul Makalah : " Megalitik Pagar Alam Pengembangan Dan Pemanfaatannya"

MENGUAK SEJARAH : PAGAR ALAM MENGUKIR SEJARAH“Sebuah Catatan Dari Seminar Nasional Peradaban Besemah Sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya”Oleh : Budiarjo Sahar(Wakil Sekjen DPD KNPI Kota Pagar Alam, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pagar Alam, Tenaga Pengajar STKIP Muhammadiyah Pagar Alam)

Spektakuler, itulah barangkali kata yang pas untuk disampaikan atas terselenggaranya Seminar Nasional “Peradaban Besemah Sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya” yang merupakan kerja bareng antara Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) dengan Pemerintah Kota Pagar Alam yang mengangkat tema : Dengan Seminar Nasional Peradaban Besemah Sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya Kita Wujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Rasa Cinta Tanah Air. Berlangsung dari tanggal 27 Februari 2009 s.d 1 Maret 2009 di Kota Pagar Alam. Seminar akbar yang dilaksanakan ini terbilang sukses karena cukup istimewa dan berbeda dengan seminar-seminar yang pada umumnya dilaksanakan, terutama pesertanya terdiri dari para raja-raja/sultan seantero nusantara, para budayawan, arkeolog dan pakar-pakar sejarah dari tingkat nasional dan lokal.

Walaupun terbilang sukses seminar ini masih menyisakan PR besar dan perlu ditindaklanjuti karena sampai seminar ini berakhir tidak ada satu pihakpun dalam seminar tersebut yang dapat menjelaskan secara pasti letak sesungguhnya Kerajaan Sriwijaya, namun bukan tidak beralasan kalau dikatakan bahwa peradaban Besemah sebagai pendahulu Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan peninggalan peradaban masa lalu, berupa batu-batu besar yang berasal dari aktivitas kebudayaan megalitik, antara lain dalam bentuk ruang batu (rumah batu), kubur batu, pahatan yang membentuk lukisan dipermukaan bukit batu dan arca-arca yang tersebar ditanah Pasemah.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian beberapa pakar megalitik berkewarganegaraan Belanda, salah satunya A.N.J.Th.A Th. Vander Hoop, yang hasil penelitiannya dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul : The Megalitic Remains In South Sumatera (1932). Mengenai temuan sejumlah besar megalitik di Dataran Tinggi Pasemah didalam bukunya dikatakan “merupakan bukti yang kaya diawal sejarah’. Bukti-bukti itu menurut para pakar dapat dijadikan titik awal peradaban megalitik yang selanjutnya berkembang di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini didukung pula oleh pendapat budayawan terkemuka di Sumatera Selatan yaitu Djohan Hanafiah yang memprediksi bahwa Dinasti Syailendra tersebut berasal dari dataran tinggi Pasemah dan sekitar Gunung Dempo.

Yang tidak kalah menariknya lagi Raja Jogjakarta Sultan Hamengkubuwono X disaat bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam, sehari setelah Seminar Nasional yang diselenggarakan di Kota Pagar Alam tersebut. Seperti yang disampaikan kembali oleh Walikota Pagar Alam Drs. H. Djazuli Kuris, MM pada saat pembinaan kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, menyampaikan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X, secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan keturunan Kerajaan Syailendra, sedangkan Kerajaan Syailendra berasal dari Dataran Tinggi Pasemah.

Disisi lain Walikota Pagar Alam Drs. H. Djazuli Kuris, MM menegaskan bahwa seminar ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi merupakan momentum awal upaya untuk mengenal sejarah Kerajaan Sriwijaya serta akan ada penelitian lebih lanjut “Besemah Sebagai Pendahulu Kerajaan Sriwijaya”. Kemudian harapan Walikota Pagar Alam selaku tuan rumah penyelenggara seminar ini disambut positif oleh Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, yang juga merupakan salah satu tokoh muda di Sumatera Bagian Selatan ini, yang menghimbau agar para Gubernur di Sumatera Bagian Selatan ini agar duduk bersama, untuk menindaklanjuti seminar ini.

Apabila penelusuran sejarah ini dilanjutkan maka benang merah hubungan kekeluargaan akan semakin terlihat bahwa Kerajaan Sriwijaya ada keterkaitan erat dengan Kerajaan-kerajaan di Jawa. Hal ini dapat dijadikan satu dasar/pondasi dimana para keturunan Raja-raja tersebut dapat menyatukan kembali kebesaran dan kehebatannya tetapi dalam bentuk yang berbeda, bukan lagi dalam bentuk kekuasaan tetapi dalam bentuk budaya, dimana budaya merupakan benteng terakhir sebagai perekat bangsa*.

Sumber :http://www.pagaralam.go.id/new/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=99

Sultan Mengunjungi Masyarakat Sahung


Kehadiran Sri Sultan di Desa Muara Sahung pukul 09.15 WIB dengan disambut secara adat. Lalu langsung digelar acara tatap muka bersama warga dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Acara itu berjalan sekitar satu jam. Setelah itu Sri Sultan langsung naik ke perbukitan desa.

Informasi dihimpun menyebutkan kehadiran Sri Sultan di Muara Sahung dalam rangka menggelar kunjungan sepiritual. Diperoleh info, erat kaitannya dengan informasi yang menyebutkan bahwa keberadaan pusat kerajaan Sriwijaya itu berada di wilayah Muara Sahung. Diperkirakan sang ‘’raja’’ Yogyakarta itu ingin melihat dari dekat informasi terkait pusat kerajaan itu.

Sekretaris anggota DPD RI Muspani, SH, Fitri saat dihubungi ke ponselnya kemarin membenarkan jika Sri Sultan Hamengkuwobono X memiliki agenda pribadi. Namun dia tak menyebut secara detail kegiatan pribadi raja Yogyakarta itu. Menurutnya usai kegiatan itu, Sri Sultan naik ke atas (perbukitan desa-red.). ‘’Selain bertatap muka dengan masyarakat, Pak Sri Sultan juga memiliki agenda pribadi ke sini,’’ ungkap Fitri.

Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Kaur DR. Ir. Bandi Hermawan, M.Sc, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Drs. Djunaidi K Taim, MM, mengakui bahwa hasil pertemuan di Pagar Alam belum lama ini memang menyimpulkan ada kemungkinan besar letak pusat kerajaan Sriwijaya berada di Muara Sahung. Kesimpulan itu, berdasar beberapa kesaksian tetua. Dan bukti-bukti fisik lain berupa bukit yang berbentuk candi.

‘’Bukti riil hingga saat ini memang belum ditemukan. Tetapi keyakinan memang menyebutkan letak pusat kerajaan Sriwijaya berada di Kaur. Yakni seputaran Muara Sahung. Besar kemungkinan Sri Sultan hadir kesana dalam rangka ingin melihat secara dekat,’’ jelas Bandi Hermawan dan Djunaidi.(cal)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=1258

Sambut Agusrin Datang,Pejabat BS Dikumpulkan


Mulai dari pejabat eselon II,III, dan IV. Yakni Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala TU, Camat, serta Kepala Badan dan Kantor jajaran Pemda BS. Rapat dadakan dipimpin langsung Sekkab Drs Nazimudin dan didampingi oleh Asisten II Yunizar Hasan,SH, Asisten I Herry M Djohan yang diselenggarakan di aula serba guna Pemkab sekitar pukul 08.30 WIB kemarin.

Dikatakan Sekkab, rapat penting tersebut dilakukan berkaitan adanya surat Gubernur. Dalam surat bernomor 131.17-247 tahun 2009, tertuang pengesahan pemberhentian Bupati BS maka Gubernur selaku penjabat meminta agar semua pejabat di BS dalam menjalankan tugas dan fungsi kedinasan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pejabat tidak diperkenankan dengan dalih apapun mengambil kebijakan mengatasnamakan penjabat Bupati BS di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

''Jadi surat edaran itu dibagikan kepada seluruh pejabat untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah itu surat dikumpulkan kembali. Sebab Gub selaku penjabat Bupati sampai saat ini belum menunjuk siapa pelaksana harian (Plh),'' ungkap Sekkab. (che)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=9&artid=1260

Sabtu, 14 Maret 2009

Ribuan Massa Dirha, Pastikan Demo 17 Maret



Informasi yang diperoleh koran ini, ribuan massa bupati dan wakil bupati terpilih, Dirwan Mahmud/Hartawan (Dirha) dipastikan menggelar aksi demo besar-besaran.

Massa yang bakal turun sebagian merupakan massa PDIP, pendukung dan simpatisan Dirha. Jumlahnya diperkirakan 10 ribu orang. Sasaran demo adalah gedung DPRD, KPU, serta kantor Pemkab BS sendiri. Kepastian demo ini disampaikan Sekretaris DPC PDIP BS, Kaharudin, A.Md kepada koran ini kemarin.

enurut Kaharudin, saat ini pihaknya selaku pengurus partai pengusung sudah melakukan rapat koordinasi. Baik di daerah maupun di tingkat provinsi. Rapat itu membahas soal penolakan careteker bupati pengganti Fauzan Djamil serta mendesak agar Dirha tetap dilantik. Selain menggelar aksi demo, pihaknya juga menempuh upaya hukum yang bisa ditempuh.

''Untuk jadwal rapat hari ini di kabupaten memang mengumpulkan seluruh caleg. Dimana 29 caleg itu akan membahas soal lokasi kampanye terbuka, kemudian soal keuangan soal dana saksi. Setelah itu juga akan dibahas soal penolakan caretaker. Sebab kami selaku pendukung Dirha tetap tidak akan menerima adanya careteker. Sebagaimana amanah rakyat Dirha lah yang akan dilantik dan harus dilantik pada tanggal 17 maret mendatang,'' tegas Kaharudin di Sekretariat DPC PDIP BS.

Diungkapkannya, meski massa yang akan dikerahkan nanti cukup banyak, tapi pihaknya menjamin tidak akan anarkis. Bahkan atribut yang akan dibawa juga tidak ada. Aksi nantinya akan dilakukan secara damai.

''Sampai sekarang kami masih tetap yakin Dirha dilantik. Terkait dengan hasil usaha di pusat itu sampai sekarang belum ada titik terang. Apakah Mendagri sudah mengeluarkan SK atau belum. Namun kami akan terus melakukan aksi demo, sampai Dirha dilantik. Kalau tidak maka aksi demo itu tidak akan berhenti,'' ujar Kaharudin.

Sementara Sapril selaku koordinantor lapangan (korlap) Tim Pemenangan Dirha yang masih di Jakarta mengaku pihaknya belum menerima informasi bakal ada kejutan yang akan diberikan Dirha.

''Dari mana informasi itu, kami di Jakarta belum ada laporan dan rencana akan jumpa pers dengan medis massa. Sebab belum ada perkembangan dan masih menunggu. Terkait dengan adanya rencana masa akan demo itu hak mereka,'' ungkap Sapril.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD BS Afrizal Zupi, SH mengatakan pihaknya belum menerima secara resmi surat terkait dengan adanya rencana pelantikan caretaker di DPRD BS. Bahkan mengenai siapa caretaker juga belum didapati. Begitu juga dengan Dirha, apakah dilantik tanggal 17 Maret atau tidak belum jelas.

''Dewan selaku lembaga, tentu akan siap mempasilitasi. Jika itu memang nantinya ada perintah. Namun sampai detik ini belum ada yang sampai walaupun waktunya tinggal beberapa hari lagi. Begitu juga dengan Dirha, jika memang akan dilantik dewan akan siap mempasilitasinya,'' ungkap Afrizani.

Disisi lain Wakil Ketua I DPRD BS H Syarifuddin Sabana,SH mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat seluruh anggota DPRD. Rapat itu membahas terkait dengan habisnya masa jabatan Bupati dan wakil Bupati. ''Kami ingin rapat dulu. Ini menghadapi tanggal 17 yang bertepatan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakilnya,''tegas Sayarifuddin.

Fauzan Tinggal Rumdin

Sementara itu, Bupati BS H Fuzan Djamil, SH sekitar pukul 14.00 WIB Jumat (13/3) kemarin meninggalkan rumah dinas (Rumdin) Bupati. Fauzan sekeluarga pindah ke rumah pribadinya di kawasan Kelurahan Belakang Gedung, yang posisinya di samping Gadung DPRD BS. Sedangkan Wabup Jani Hairin sudah lebih dulu meninggalkan Rumdin dan pindah ke rumah baru pribadinya di kawasan Pematang Bangau, Kota Manna.

Dikatakan Fauzan, kendati pindah dari rumdin, dirinya sekeluarga masih akan tinggal di Bumi Sekundang. Sebab dia adalah putra asli kabupaten Bengkulu Selatan. Kepindahannya juga berkaitan telah dekatnya habis masa jabatan selaku bupati. Ia juga sekeluarga mengucapkan minta maaf dan berterima kasih atas dukungannya selama ini dalam menjalankan tugas yang diembatnya dalam hal membangun daerah.

‘’Ya kan waktunya tinggal beberapa hari lagi. Jadi biar nggak repot nian, kami langsung pindah. Untuk beberapa prabotan rumah tangga tetap akan ditinggalkan. Sebab tak satupun yang akan kami bawa,’’ ujar Fauzan.

Diungkapkan Fauzan, barang yang ada di Rumdin itu memang tidak boleh dibawa. Untuk itu pihaknya sekeluarga hanya membawa pakaian saja dari rumdin. Ia juga setelah usai menjabat menjadi Bupati belum mengetahui apa langka ke depannya. Namun ia akan lebih banyak beristirahat dan bergabung dengan anak cucunya.

‘’Kalau tidak di Manna nanti, saya akan ke Bengkulu. Kebetulan rumah di Bengkulu juga ada. Tapi samai saat ini masih akan tetap ada di Manna. Sebab mas jabatan masih ada empat hari lagi. Setelah tanggal 17 Maret nantinya, barulah dirinya akan melepaskan jabat,’’ ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD BS H Syarifuddin Sabana,SH meminta agar aset daerah yang ada di Rumdin Bupati tidak dibawa. ‘’Aturannya memang tak satupun yang dibolehkan membawa aset daerah itu. Sebab barang di rumdin itu dibeli dengan dana APBD.

Kalaupun nantinya akan dilelang tentu ada waktunya. Dan melalui proses aturan yang ditentukan. Rincian barang dirumdin itu sendiri itu jelas ada. Mudaah-mudahan saja tak ada yang membawa aset daerah, siapapun pejabatnya, termasuk dewan sendiri,’’ tegas Syarifuddin.

Di tempat terpisah Wabup H Jani Hairin,SH mengaku setelah usai menjabat sebagai wabup dirinya akan konsentrasi dengan pencalonannya selaku caleg DPRD Provinsi. Tentunya berupaya melakukan sosialisasi untuk mendapatkan suara di wilayah kabupaten Seluma..

‘’Saya juga berterima kasih kepada masyarakat BS yang telah mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai Wabup dengan baik selama ini. Namun kendati sudah tidak jadi wabup laagi dirinya masih akan terbuka dan tetap melayani aspirasi masyarakat,’’ ungkapnya.(che)
Sumber : http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1161

Sabtu, 07 Maret 2009

Tips Memilih Media Komunikasi di Bengkulu Selatan










Bagi produsen yang akan memasarkan produknya atau politikus yang akan menggaet pendukungnya minimal tulisan ini sebagai acuan untuk memilih media yang pas untuk wilayah Bengkulu selatan .

1. Televisi
Televisi ini mempunyai penyebaran informasi sekitar 40% di bengkulu selatan sayangnya belum ada stasiun lokal .
2. Media Massa
Media Massa mempunyai penyebaran informasi sekitar 20 %
sedangkan Media yang menyebar di Bengkulu Selatan sbb :
Harian Rakyat Bengkulu , Radar Selatan , Bengkulu Express , Suara Bengkulu , Kompas,
Metro , Media Indonesia , serta Media Mingguan lainnya .
3. RADIO
Radio di Bengkulu Selatan penyebaran informasinya sekitar 30 %
Radio di Bengkulu Selatan ada 3
Radio Duta Fm 97.0 Mhz , Radio Mitra Fm 101.3mhz , Radio Artha Fm 103.7 Mhz
Tehnik memasang iklan di Radio :
Survey ke audience radio mana yang paling di senangi serta survey di perbatasan
Bengkulu Selatan Radio mana yang paling kuat signalnya . serta tarif iklannya .

4 Media Panflet dan Baliho
Media panflet dan Baliho penyebarannya 9.5 %

5. Media Internet
Media internet di Bengkulu Selatan di bawah 0.5 %

Data ini kami peroleh pada tahun 2008 saya beserta rekan rekan peduli komunikasi Bengkulu Selatan turun ke lapangan di 11 Kecamatan

Penulis Rasito S.Ikom

TNI Sita Ban Mobil Bekas Tim Dirha

Aksi penyitaan tersebut melibatkan 10 anggota TNI. Selanjutnya, ratusan ban bekas yang satu diantaranya sempat dibakar kemarin malam di pinggir jalan, langsung diamankan ke Markas Kodim di Kelurahan Padang Kapuk.


Komandan Kodim (Dandim) 0408 Manna Letkol Inf Bimo Roosello menegaskan penyitaan tersebut berdasarkan telegram Danrem 041 Gamas supaya jajaran Korem 041 Gamas Bengkulu mengumpulkan ban bekas ukuran Ring 13-14 guna dibawa ke Palembang dalam rangka pelatihan perang jarak dekat (PJD). Penyerahan seluruh ban bekas itu ke Korem dilakukan paling lambat 16 Maret.


''Jadi penarikan ban itu juga untuk keamanan. Selain itu juga bertepatan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kodam Sriwijaya. Dimana tidak hanya Kodim Manna yang diminta mengumpulkan ban bekas itu, melainkan Kodim 023 Bengkulu Utara dan Kodim 0409 Curup, Kodim 0407 Kota Bengkulu, serta seluruh Koramil jajaran juga ikut diminta mengumpulkan sebanyak mungkin,'' ujar Dandim kepada wartawan koran ini kemarin.


Ditambahkan Dandim, setelah terkumpul dari seluruh Koramil, maka ban bekas itu akan dikumpulkan dan dibawa ke Korem Bengkulu. Kemudian usai dikumpulkan di Korem, ban diangkut langsung ke Palembang. Ban tersebut akan digunakan untuk membuat rumah atau markas tempat akan digelarnya perang jarak dekat. Sehingga nanti tumpukan ban itulah yang akan menyerupai bentuk rumah, ruang tamu dan tempat bersembunyi sewaktu berperang.


''Untuk di Manna, kebetulan banyak ban yang menganggur. Dan penyitaan atau pengambilan itu juga setelah dilakukan koordinasi dengan pemiliknya alias tim Dirha. Merka juga mengaku kalau ban itu tidak difungsikan. Maka dengan itu untuk lebih mempersingkat waktu, ban tersebut diambil langsung. Dari pada nantinya dibakar tidak tahu tujuannya,'' jelas Dandim ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin.


Masih menurut Dandim, yang akan mengikuti dalam pelatihan perang jarak dekat itu nantinya ada tim raider 200. Sesuai jadwal sebenarnya pengumpulan ban dimulai tanggal 10 Maret. Tapi karena takut terlambat dan untuk mempercepat proses pengirimannya, kemarin langsung diambil.


''Pada intinya kita menginginkan kondisi di BS tetap aman dan kondusip. Terkait dengan pengamanan menjelang 17 Maret nantinya pihaknya sudah mempersiapkan satu peleton yang siap sedia bertindak. Namun pengamanannya dilakukan jarak jauh dan menyeluruh,'' tegasnya.


Sementara itu, Sapril selaku Koordinator Lapangan (korlap) Tim Dirha mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan ban bekas yang sudah dua bulan lebih dipajang tersebut diambil TNI. Sebab selaku warga negara yang patuh pada hukum, tentunya tidak menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.


''Ya mereka sudah berkoordinasi. Silakan saja mereka ambil ban, yang jelas usaha kita meminta agar Mendagri melantik Dirha tepat pada jadwalnya,'' ungkapnya.



Aksi Jempol Darah Berlanjut


Pada bagian lain, Sapril menegaskan aksi cap jempol darah massa Dirha masih akan terus berlanjut hingga 17 Maret 2009. Untuk itu bagi masyarakat atau pendukung serta simpatisan Dirha yang ingin menujukan tanda atau bukti dukungannya bisa melampiaskan ke spanduk warna putih yang sudah disediakan.


''Kini kita masih menunggu pemberitahuan dewan terkait akan memfasilitasi pertemuan dengan para unsur muspida. Tujuan kita tidak lain ingin mempertanyakan secara jelas dan pasti masalah pelantikan. Kemudian juga menolak diadakannya careteker.

Nah terkait dengan langka berikutnya atau terakhir itu belum tahu. Saat ini kita masih bisa mengamankan rakyat. Nah kalau tanggal 17 Maret nanti disanalah waktu puncak kesabaran rakyat. Di luar itu, maka tidak bisa laku dijamin, apakah bisa dijamin akan kondusip,'' jelas Sapril.


Sementara Wabup terpilih H Hartawan,SH mengaku pihaknya masih terus berjuang di Jakarta. Namun dari hasil usaha yang telah dilakukannya selama ini bisa disimpulkan sudah 80 pesen bisa dilantik. Maka dengan itu pihaknya berharap agar masyarakat tetap tenang.


''Ya siapapun nantinya terpilih atau dilantik itu sudah kehendak Allah. Dan kalau belum jadi ambil hikmanya. Sebab amanat itu tentu dari Allah. Mudah-mudaha saja di waktunya nanti bisa dilantik. Sebab kita tetap optimis,'' ungkap Hartawan yang masih di Jakarta.



Pilkada Ulang Jalan Terus


Sementara itu, meski di Manna terjadi aksi cap jempol darah yang dilakukan massa pendukung pasangan Dirha, tidak mempengaruhi langkah KPU Provinsi Bengkulu dan jajarannya. KPU, tetap tunduk atas dikeluarkannya putusan MK yang memerintahkan Pilkada ulang di Bumi Sekundang.


Ketua KPU Provinsi Bengkulu Dunan Herawan, S.Sos menjelaskan aksi cap jempol darah sah-sah saja dilakukan oleh massa pendukung Dirha. “Aksi cap jempol darah merupakan bagian dari upaya massa Dirha menunjukkan dukungan mereka. Aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi,” ujar Dunan.


Akankah aksi tersebut berpengaruh pada sikap KPU? Dunan memastikan, sesuai arahan dari KPU pusat, yang harus dilakukan saat ini adalah fokus pada tahapan Pemilu 9 April 2009. Ketentuan tersebut berlaku bagi KPU se-Indonesia, termasuk KPU provinsi dan BS.


Dikatakan, sampai kemarin arahan dari KPU pusat sama sekali tidak berbeda. Yakni tundak dan patuh akan putusan yang dikeluarkan MK No 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Desember 2008 lalu.

Yakni dilakukannya Pemilu ulang di Bengkulu Selatan selambatnya satu tahun sejak ditetapkannya putusan. Ini artinya, KPU tetap tunduk dan patuh untuk menjalankan putusan MK sehingga selambatnya pada 8 Desember 2009 nanti sudah dilangsungkan Pilkada ulang.


Untuk diketahui, aksi cap jempol darah dilakukan massa pendukung Dirha pada Kamis (5/3) kemarin. Caranya, setiap massa pendukung pasangan Dirha secara bergiliran mendatangi meja yang telah disiapkan panitia.

Secara sukarela 1.000 massa pendukung Dirha, mereka membiarkan jari tangannya ditusuk jarum yang memang telah disiapkan panitia. Adapun bercak darah tersebut ditempelkan pada kain putih sepanjang 1.000 m.(beb/che)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1087

Massa Dirha Aksi Cap Jempol Darah



Kamis (5/3) kemarin, massa Dirwan Mahmud/Hartawan (Dirha) membuat aksi cap jempol darah. Tetesan darah pendukung fanatik pasangan bupati/wabup terpilih itu ditumpahkan ke spanduk warna putih sepanjang 50 meter.

Aksi cap jempol darah yang berlangsung di sekretariat tim pemenangan ini merupakan bukti kesetiaan para pendukung Dirha. Untuk mewadahi aksi ini, sudah disiapkan 1.000 jarum suntik beserta kapas dan 1.000 meter kain putih.

Sementara itu, tepat pukul 10.00 WIB kemarin, 11 tim pemenangan Dirha yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Penegak Keadilan (FKPK) BS beserta ratusan massa mendatangi DPRD Bengkulu Selatan. Mereka mendesak DPRD memfasilitasi pertemuan dengan unsur Muspida BS.

Koordinator Lapangan (korlap) Sapril mengatakan, tujuan pihaknya mendatangi DPRD, selain untuk meminta dewan memfasilitasi pertemuan dengan Muspida, juga untuk mempertanyakan soal pelantikan Dirha serta informasi penunjukan careteker.

''Waktunya kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau kita tanyakan dengan para unsur muspida, siapa tahu mereka sudah tahu apa keputusan Mendagri atau Gubernur. Sebab hampir seluruh kecamatan sudah melakukan rembuk untuk mempertanyakan kejelasan nasib Dirha yang sudah dipilih oleh rakyat secara demokrasi,'' ujar Sapril kepada koran ini usai mendatangi DPRD BS kemarin.

Dikatakan Sapril, sampai saat ini pihaknya terus melakukan upaya hukum dan politik lainnya. Sesuai keinginan masyarakat bahwa Dirha harus dilantik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada 17 Maret mendatang jika Dirha tidak dilantik.

Namun, menurutnya, saat ini semua rakyat atau pendukung pasangan Dirha itu sendiri masih bisa dikendalikan.

''Sudah setiap sudut mempertanyakan nasib Dirha. Jadi kita juga ingin kepastian. Sebab tidak mungkin, muspida dalam waktu tinggal beberapa hari lagi belum ada yang mengetahui. Maka dengan itu kami meminta kepada dewan selaku wakil wakyat untuk duduk bersama dan membahas nasib daerah ini,'' ungkapnya.

Tempel Darah ke Sepanduk

Mengenai gerakan dan aksi yang dilakukan sejumlah massa Dirha dengan cara menempel darah ke spanduk, Sapril mengatakan hal itu sebagai bukti bahwa masyarakat BS memang benar-benar mendukung dan meminta agar Dirha dilantik. Itu juga bukti bahwa mereka rela berjuang sampai tetes darah terakhir.

Untuk itu siapapun rakyat BS yang ingin menunjukan bukti dukungannya, sudah disiapkan sepanjang 1000 meter kain putih untuk menampung tandatangan dan nama disertai dengan jempol darah.

Selain itu, juga disiapkan jarum suntik yang akan digunakan untuk mengeluarkan darah. ''Inilah contoh atau bukti masyarakat yang memang ingin Dirha dilantik. Cara ini akan dilakukan atau dibuka sampai tanggal 17 Maret mendatang. Spanduk nantinya itu belum tentu akan dibawa atau diserahkan ke mana.

Pada intinya aksi ini, sepontan dan memang dibentuk untuk menujukan betapa besar dan banyaknya rakyat BS yang meminta agar pasangan yang diusung tersebut dilantik sesuai dengan jawal yang ditentukan nantinya,'' ungkap Sapril diamini ratusan massa dirha kemarin.

Sementara anggota DPRD BS, Jasra Kamal disampingi Drs Gunadi Yunir, Faisal Mardianto, Hindri Yusdani, Helmi Paman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dalam menyikapi permintaan dari FKPK. Namun secepatnya pihaknya akan memfasilitasi dengan melakukan pemberitahuan ke seluruh unsur Muspida.

''Ya kita tunggu dulu pimpinan balik dari luar Kota. Secepatnya mereka pulang, cepat juga digelar. Terkait masalah careteker itu memang kewenangan Gubernur. Yang jelas kami selaku dewan akan mendukung semua aspirasi masyarakat,'' ungkap Jasra Kamal.

Diminta Tetap Tenang

Wakil Gubernur Bengkulu, H. M. Syamlan mengimbau agar masyarakat Bengkulu Selatan (BS) tetap tenang dan tak melakukan tindakan yang merugikan, menjelang ditunjuknya caretaker BS pada 17 Maret 2009 mendatang. Penujukkan caretaker yang dilakukan Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M. Najamudin, ST semata-mata adalah untuk menjalankan tugas dari Mendagri dan mencegah kekosongan jabatan.

Dikatakan, Pemprov sama sekali tak menghalang-halangi usaha Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH, agar dapat dilantik sebagai bupati. Tapi kalau sampai batas tanggal habisnya masa jabatan Bupati BS periode 2004-2009 pelantikan Dirha sebagai Bupati dan Wakil Bupati tak bisa dilaksanakan, maka harus ada caretaker. Masyarakat harus sadar dan mengikuti aturan hukum tersebut. Jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan.

Caretaker, kata Wagub, akan menjalankan tugasnya sampai ada Bupati dan Wakil Bupati definitif terpilih. Ini artinya sama sekali tak menghalang-halangi pihak-pihak lain untuk menjadi bupati. “Sudah seharusnya ada caretaker. Kalau kosong, lantas bagaimana dengan jalannya pemerintahan di BS. Kalau sampai mandeg, masyarakat sendiri yang akan rugi,” kata Wagub, mengingatkan.(che/ken)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1044

Jumat, 06 Maret 2009

HARI ULANG TAHUN BENGKULU SELATAN




8 Maret 2009 Bengkulu Selatan sudah berusia 60 tahun , mungkin bagi masyarakat yang tinggal di kota besar mungkin ulang tahun suatu even yang ditunggu tunggu warganya untuk mengucapkan puji syukur kepada YME dengan jalan mengadakan beragam lomba , tapi kado 60 tahun yang terjadi Bengkulu Selatan masih terjadi keprihatinan yang sangat mendalam
karena berbagai kekurangan terjadi disana sini terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat , salah satunya LISTRIK , tidak mampunya sumber listrik yang dipasok dari Bengkulu dan dari Padang Guci , pupuk yang langka dipasaran dan mahal , serta persoalan Pilkada yang belum tuntas , Dengan berbagai persoalan yang terjadi marilah segenap masyarakat Bengkulu selatan baik yang didalam maupun diluar sumbang sarannya di komentar blog ini sebagai kado HUT ke 60 Bengkulu Selatan , disamping itu tanggal 17 Maret 2009 Bp H Fauzan Jamil SH dan Bp H Jani Hairin SH akan Meletakan Jabatannya karena sudah 5 tahun memimpin Bengkulu Selatan , walaupun masih kurang sana kurang sini tapi perlu diakui sudah berjasa selama 5 tahun , sebagai gambaran pembangunan yang nyata , sudah membuat jalan 2 jalur di kawasan sudirman , MOU dengan PLN Sumsel untuk membuat Transmisi tegangan tinggi interkoneksi pagar Alam 30 MVA , MOU PLTA di Ulu Seginim , Pembuatan Rumah Sakit , inilah gambaran pembangunan yang sudah terlaksana 5 tahun terakhir. selamat ulang tahun Bumiku Bumi Sekundang Setungguan , kami tunggu komentar anda di blog ini .

Senin, 02 Maret 2009

Gubernur jadi Caretaker Bupati Bengkulu Selatan


Gubernur jadi Caretaker Bupati Bengkulu Selatan


Wakil Bupati Bengkulu Selatan Djani Hairin, Sabtu mengatakan, keinginan Gubernur mengambil alih jabatan posisi Bupati Bengkulu Selatan sangat berlebihan.
"Apakah tidak ada aparatur pemerintah di Provinsi Bengkulu yang layak dan bisa dipercaya untuk menjadi penjabat Bupati Bengkulu Selatan sehingga harus diambil alih langsung oleh Gubernur langsung," katanya.
Ia menambahkan, untuk menjabat Bupati Bengkulu Selatan tidak harus pejabat yang berasal dari daerah tersebut, tapi bisa ditunjuk pejabat lain yang dinilai pantas dan layak untuk memegang posisi tersebut.
Mengenai isu kondisi Bengkulu Selatan memanas pasca dibatalkannya hasil kemenangan pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan (Dirha) pada pemilihan kepala daerah putaran kedua, dia mengatakan, hal itu tidak benar.
"Kondisi Bengkulu Selatan hingga saat ini aman dan terkendali karena masyarakat Bengkulu Selatan sudah pintar dan tidak mau terjebak hal-hal yang dapat merugikan diri mereka," katanya.
Karena itu, dia meminta agar Gubernur tidak perlu takut dan percaya dengan isu yang tidak benar hingga harus mengambil alih langsung jabatan bupati Bengkulu Selata.
Djani menyarankan, Gubernur dapat menunjuk seorang aparatur di pemerintahannya untuk dapat menduduki posisi penjabat Bengkulu Selatan sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
Dia mengatakan, masyarakat Bengkulu Selatan bukan tidak mau Gubernur menjadi "caretaker", namun dengan posisi rangkap apa kata orang nanti dan menilai Gubernur Bengkulu tidak percaya pada bawahannya.
Djani mengatakan, masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan akan berakhir 17 Maret 2009 sehingga posisi Bupati Bengkulu Selatan akan kosong sampai diadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 2010.
Hasil Pilkada Bengkulu Selatan dibatalkan setelah keputusan MK No 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Pembatalan Pilkada Bupati Bengkulu Selatan karena Dirwan Mahmud pernah terlibat kasus pidana pembunuhan dengan masa tahanan lebih lima tahun di Rutan Cipinang. Hasil Pilkada Bengkulu Selatan terpaksa dibatalkan dan diulang pada tahun 2010.
Pembatalan hasil Pilkada Bupati Bengkulu Selatan akibat lemahnya peran dari Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) setempat. Mereka tidak melaksanakan tugas sesuai aturan dan meremehkan masukan dari berbagai masyarakat, termasuk calon peserta Pilkada.

Sumber :http://www.bengkuluselatankab.go.id./ver1/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=55