Sabtu, 21 Maret 2009

Agusrin Targetkan Selesai 1 Minggu


Tak hanya itu, dalam rapat koordinasi dengan para pejabat eselon II dan III Pemkab BS di Aula Reptaloka, Gubernur Bengkulu meminta para pejabat di BS menyelesaikan persoalan-persoalan utama di BS tuntas dalam 1 minggu. Persoalan yang mesti dituntaskan yaitu soal izin pabrik CPO di Desa Tambangan yang sampai saat ini belum selesai. Untuk itu, Agusrin meminta supaya Kadiskoperindag BS Nopian Andusti untuk menyelesaikan persoalan izin itu dalam waktu 7 hari.

Kemudian soal hibah lahan pemasangan gardu induk PLN di Desa Padang Lebar yang sertifikasinya belum ditandatangan oleh mantan Bupati BS H Fauzan Djamil SH. Agusrin mengatakan kalau memang untuk kepentingan rakyat BS mengapa mesti dihambat.

Selain itu, terkait persoalan uang jasa medis yang tidak bisa dibayarkan, Agusrin meminta supaya Direktur RSUD Manna untuk berkoordinasi dengan Direktur RSMY Bengkulu mengenai juklak dan juknis penggunaan uang jasa Jamkesmas. Kalau memang bisa dibayarkan, saya siap menandatanganinya, tegas Agusrin.

Soal kepindahan RSUD Manna ke tempat yang baru, Agusrin meminta RSUD Manna sudah pindah gedung paling lambat awal Mei. Ini supaya RSUD Manna bisa melayani masyarakat secara maksimal.

Tak hanya itu, dalam rakor itu juga dikupas persoalan keresahan petani karena sering dirazia Dinas Kehutanan dan Perkebunan BS. Saat itu, Agusrin meminta keterangan kepada Kadishutbun Ir H Jonior Hafis MP, apa sebenarnya yang terjadi mengapa bisa terjadi demikian, apakah karena kurang sosialisasi oleh Dishutbun.

Jonior menjelaskan kalau Dishutbun sebenarnya sudah melakukan sosialisasi, penyuluhan dan koordinasi dengan kecamatan. Namun, masyarakat sudah terlanjur menempat hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Meskipun sudah diingatkan masih saja kembali ke lahan hutan milik negara tersebut. Sehingga
Dishutbun terpaksa melakukan penertiban.

Namun sempat sedikit terjadi ketegangan ketika Camat Air Nipis Arjo Arifin dimintai tanggapan mengenai persoalan petani di wilayah yang dipimpinnya. Arjo mengatakan karena Dishutbun memindahkan patok sembarangan dimana di salah satu desa, ada patok hutan lindung di tengah dusun. Padahal tahun 1986 patok itu adanya di ujung desa, tiba-tiba sudah tahun 1996 sudah masuk ke tengah desa.

“Siapa yang salah,” tanya Agusrin.
“Ya Dinas Kehutanan Pak,” jawab Arjo. Tentu saja hal ini mengundang tawa semua peserta rakor. Hanya saja, Agusrin mengatakan tidak usah saling menyalahkan. Tetapi bagaimana caranya mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Kurang Daya
Meskipun tiga unit mesin diesel dengan kapasitas daya masing-masing 500 KW sudah didatangkan ke BS, namun krisis listrik di BS belum bisa teratasi. Karena, mesin yang tiba kemarin merupakan mesin bekas, sehingga kekuatannya kemungkinan tidak lagi 500 KW tetapi peforma sudah menurun yaitu sekitar 300 kw setiap mesin. Hal ini disampaikan oleh Manager Opdis PLN Ranting Manna Karnadi Amd kepada Penjabat Bupati BS yang juga Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin usai penyerahan 3 unit mesin diesel secara simbolis kemarin.

Karnadi mengatakan kekurangan daya itu sekitar 1.000 KW lagi. Maka kalau ingin krisis listrik diatasi harus ditambah lagi sedikitnya 2 unit mesin diesel dengan daya masing-masing 500 kw. “Kalau sudah 1.000 kw, kita jamin sudah bisa normal, tetapi kalau sekarang tetap akan ada giliran pemadaman lampu karena bebang PLN tidak sanggup lagi untuk menampung banyaknya daya yang digunakan pelanggan,” kata Karnadi.

Menyikapi hal ini, Agusrin berjanji akan menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Sehingga krisis listerik bisa cepat teratasi. “Saya akan coba datangkan lagi mesin diesel ini, supaya Bengkulu Selatan ini bisa terang benderang,” demikian Agusrin. (911)

Aksi Gerak Cepat Penjabat Bupati BS

-3 Unit Mesin Diesel Pembangkit Listrik Telah Diserahkan ke PLN Ranting Manna.
-Soal izin pabrik CPO di Desa Tambangan Akan Dituntaskan Dalam 1 Minggu.
-Hibah lahan pemasangan gardu induk PLN di Desa Padang Lebar yang sertifikasinya belum ditandatangan oleh mantan Bupati BS H Fauzan Djamil SH akan segera diteken Penjabat Bupati BS.
-Persoalan uang jasa medis yang tidak bisa dibayarkan, Direktur RSUD Manna diminta untuk berkoordinasi dengan Direktur RSMY Bengkulu mengenai juklak dan juknis penggunaan uang jasa Jamkesmas. Kalau memang bisa dibayarkan, Agusrin siap menandatanganinya.
Sumber :http://www.bengkuluekspress.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1632

Tidak ada komentar: