Sabtu, 07 Maret 2009

Massa Dirha Aksi Cap Jempol Darah



Kamis (5/3) kemarin, massa Dirwan Mahmud/Hartawan (Dirha) membuat aksi cap jempol darah. Tetesan darah pendukung fanatik pasangan bupati/wabup terpilih itu ditumpahkan ke spanduk warna putih sepanjang 50 meter.

Aksi cap jempol darah yang berlangsung di sekretariat tim pemenangan ini merupakan bukti kesetiaan para pendukung Dirha. Untuk mewadahi aksi ini, sudah disiapkan 1.000 jarum suntik beserta kapas dan 1.000 meter kain putih.

Sementara itu, tepat pukul 10.00 WIB kemarin, 11 tim pemenangan Dirha yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Penegak Keadilan (FKPK) BS beserta ratusan massa mendatangi DPRD Bengkulu Selatan. Mereka mendesak DPRD memfasilitasi pertemuan dengan unsur Muspida BS.

Koordinator Lapangan (korlap) Sapril mengatakan, tujuan pihaknya mendatangi DPRD, selain untuk meminta dewan memfasilitasi pertemuan dengan Muspida, juga untuk mempertanyakan soal pelantikan Dirha serta informasi penunjukan careteker.

''Waktunya kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau kita tanyakan dengan para unsur muspida, siapa tahu mereka sudah tahu apa keputusan Mendagri atau Gubernur. Sebab hampir seluruh kecamatan sudah melakukan rembuk untuk mempertanyakan kejelasan nasib Dirha yang sudah dipilih oleh rakyat secara demokrasi,'' ujar Sapril kepada koran ini usai mendatangi DPRD BS kemarin.

Dikatakan Sapril, sampai saat ini pihaknya terus melakukan upaya hukum dan politik lainnya. Sesuai keinginan masyarakat bahwa Dirha harus dilantik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada 17 Maret mendatang jika Dirha tidak dilantik.

Namun, menurutnya, saat ini semua rakyat atau pendukung pasangan Dirha itu sendiri masih bisa dikendalikan.

''Sudah setiap sudut mempertanyakan nasib Dirha. Jadi kita juga ingin kepastian. Sebab tidak mungkin, muspida dalam waktu tinggal beberapa hari lagi belum ada yang mengetahui. Maka dengan itu kami meminta kepada dewan selaku wakil wakyat untuk duduk bersama dan membahas nasib daerah ini,'' ungkapnya.

Tempel Darah ke Sepanduk

Mengenai gerakan dan aksi yang dilakukan sejumlah massa Dirha dengan cara menempel darah ke spanduk, Sapril mengatakan hal itu sebagai bukti bahwa masyarakat BS memang benar-benar mendukung dan meminta agar Dirha dilantik. Itu juga bukti bahwa mereka rela berjuang sampai tetes darah terakhir.

Untuk itu siapapun rakyat BS yang ingin menunjukan bukti dukungannya, sudah disiapkan sepanjang 1000 meter kain putih untuk menampung tandatangan dan nama disertai dengan jempol darah.

Selain itu, juga disiapkan jarum suntik yang akan digunakan untuk mengeluarkan darah. ''Inilah contoh atau bukti masyarakat yang memang ingin Dirha dilantik. Cara ini akan dilakukan atau dibuka sampai tanggal 17 Maret mendatang. Spanduk nantinya itu belum tentu akan dibawa atau diserahkan ke mana.

Pada intinya aksi ini, sepontan dan memang dibentuk untuk menujukan betapa besar dan banyaknya rakyat BS yang meminta agar pasangan yang diusung tersebut dilantik sesuai dengan jawal yang ditentukan nantinya,'' ungkap Sapril diamini ratusan massa dirha kemarin.

Sementara anggota DPRD BS, Jasra Kamal disampingi Drs Gunadi Yunir, Faisal Mardianto, Hindri Yusdani, Helmi Paman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dalam menyikapi permintaan dari FKPK. Namun secepatnya pihaknya akan memfasilitasi dengan melakukan pemberitahuan ke seluruh unsur Muspida.

''Ya kita tunggu dulu pimpinan balik dari luar Kota. Secepatnya mereka pulang, cepat juga digelar. Terkait masalah careteker itu memang kewenangan Gubernur. Yang jelas kami selaku dewan akan mendukung semua aspirasi masyarakat,'' ungkap Jasra Kamal.

Diminta Tetap Tenang

Wakil Gubernur Bengkulu, H. M. Syamlan mengimbau agar masyarakat Bengkulu Selatan (BS) tetap tenang dan tak melakukan tindakan yang merugikan, menjelang ditunjuknya caretaker BS pada 17 Maret 2009 mendatang. Penujukkan caretaker yang dilakukan Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M. Najamudin, ST semata-mata adalah untuk menjalankan tugas dari Mendagri dan mencegah kekosongan jabatan.

Dikatakan, Pemprov sama sekali tak menghalang-halangi usaha Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH, agar dapat dilantik sebagai bupati. Tapi kalau sampai batas tanggal habisnya masa jabatan Bupati BS periode 2004-2009 pelantikan Dirha sebagai Bupati dan Wakil Bupati tak bisa dilaksanakan, maka harus ada caretaker. Masyarakat harus sadar dan mengikuti aturan hukum tersebut. Jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan.

Caretaker, kata Wagub, akan menjalankan tugasnya sampai ada Bupati dan Wakil Bupati definitif terpilih. Ini artinya sama sekali tak menghalang-halangi pihak-pihak lain untuk menjadi bupati. “Sudah seharusnya ada caretaker. Kalau kosong, lantas bagaimana dengan jalannya pemerintahan di BS. Kalau sampai mandeg, masyarakat sendiri yang akan rugi,” kata Wagub, mengingatkan.(che/ken)

Sumber :http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=1044

Tidak ada komentar: