Kamis, 30 Juli 2009

Ada Calon Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Ulang

Bengkulu Selatan
Kamis, 30 Juli 2009 02:10:58

Sementara itu berdasarkan aturan, seperti PP No 6 Tahun 2005 tentang tata cara pemungutan suara Pilkada, kalau ada tim sukses atau pasangan calon yang terbukti melakukan tindakan kecurangan diantaranya money politc, pasangan calon itu bisa kena sanksi, hukuman terburuk dicoret dari pencalonan.

Ketua KPU BS Juli Hartono SE didampingi Divisi Hukum Zainan Sagiman SH ketika dikonfirmasi membenarkan soal adanya aturan tersebut. Hanya saja dalam kasus pemungutan suara ulang ini dia mengaku belum bisa banyak berkomentar karena ada beberapa tahapan Pilkada bakal dikonsultasikan ke pusat. Apakah calon yang tim suksesnya terbukti money politic bisa ikut atau tidak. “Kita belum berani mengatakan soal itu, tetapi hal ini akan kita bawa untuk rapat di Jakarta,” katanya.(911)

Sumber :BE

Rabu, 29 Juli 2009

Pemkab dan Muspida Sepakat Pilkada Ulang

Bengkulu Selatan Rabu, 29 Juli 2009 01:41:23

Dari jajaran Muspida Bengkulu Selatan hadir pada pertemuan itu, Dandim 0408 BS diwakili Kasdim Mayor Inf. Z. Afrizal, Kajari Manna Yudha P Sudijanto, SH, M.Hum, Ketua PN Manna Djaniko MH Girsang, SH, M.Hum, dan Ketua Pengadilan Agama. Ketua DPRD BS pada pertemuan bersama membahas Pilkada ulang/pemungutan suara ulang tersebut diwakili oleh Wakil Ketua DPRD BS H. Syarifudin Sabana, SH.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.35 WIB, kemarin berlangsung hingga pukul 13.30 WIB. Sejumlah bahasan terkait pelaksanaan Pilkada ulang menindaklanjuti keputusan MK RI dibahas bersama. Baik persiapan dana, tahapan Pilkada ulang dan rangkaian koordinasi menjelang persiapan pemungutan suara ulang tersebut. Direncanakan pelaksanaan Pilkada ulang berlangsung akhir 2009. Paling minim sebelum 08 Januari 2010, sesuai putusan MK RI.

Ketua KPU BS Juli Hartono, SH, usai pertemuan bersama Muspida BS, mengungkapkan hasil kesepakatan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertama KPU BS diminta segera melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. Termasuk mengajukan draft pendanaan guna membiayai pelaksanaan tersebut. Khusus pendanaan akan disiapkan dan dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD BS.

‘’Kami selaku institusi penyelenggara diminta segera melakukan persiapan. Terutama terkait tahapan pemungutan suara ulang tersebut. Baik itu ditingkat KPU BS, PPK, PPS, dan KPPS,’’ tegas Juli Hartono.

Sinyal baik dari Pemkab dan Muspida BS disambut baik KPU BS selaku institusi penyelenggaran Pemilu. Ketua KPU BS berjanji, apabila minggu ini mereka telah tuntas memplenokan persiapan/tahapan pemungutan suara ulang tersebut. Selanjutnya tahapan itu akan dibawa ke KPU provinsi dan pusat. Selain itu sesuai pembicaraan bersama Pemkab dan muspida BS, mereka juga akan berkoordinasi ke MA, MK RI dan DDN (departemen dalam negeri).

Dikatakan, pertemuan di MA (Mahkamah Agung) terkait kasasi H. Dirwan Mahmud, SH, yang tengah berjalan. KPU BS diminta melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kasasi tersebut. Demikian juga dengan MK RI terkait permohonan petunjuk atas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Demikian juga DDN dan KPU pusat. Terutama kaitannya dengan para kandidat, dan mata pilih yang bakal mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ulang.

‘’Rancangan tahapan Pilkada yang disiapkan tetap mengacu pada pelaksanaan pemungutan suara dua putaran. Termasun draft pendanaan juga dua putaran. Rancangannya, putaran pertama akan berlangsung November 2009. Putaran kedua berlangsung pada Desember 2009. Kendati demikian rancangan itu akan diplenokan terlebih dahulu dan diajukan ke KPU pusat,’’ demikian Juli Hartono. (cal)
Sumber : RB