Senin, 17 Agustus 2009

Peringatan Detik Detik Proklamasi Di Bumi Sekundang Setungguan

























Manna 17 Agustus 2009

PLH Penjabat Bupati Bengkulu Selatan Drs H Asnawi A. Lamat Sebagai Irup dalam rangka Peringatan HUT RI Ke 64 yang diikuti oleh Pelajar , Mahasiswa , PNS, ABRI, POLRI , serta tokoh masyarakat dn Veteran Serta tidak ketinggalan ketua DPRD Bengkulu Selatan H. Dirwan Mahmud SH tampak di photo kegiatan ini yang disiarkan secara langsung oleh Radio mitra Fm online di www.radiomitrafm.com dan http://radiomitrafm.blogspot.com serta http://kabar-manna.blogspot.com di studio 1 radio mitra fm di pandu oleh Dj Winda di lapangan atau studio 2 lapangan sekundang bertugas Reporter Tati Yusmita SP , Reni Puspitasari A.ma , Ike .dibawah koordinator tehnik dan Reportase Rasito S.Ikom pelopor citizen jurnalism Bengkulu Selatan

Senin, 10 Agustus 2009

IOF Komcab Bengkulu Selatan kirim 3 Off-Roader



Dalam rangka Lebong Adventure off-Road Competiion 2009 Bengkulu Selatan kirim 3 peserta yang rencananya akan di pimpin oleh Kapolres Bengkulu Selatan Hery Wiyanto Sh dan akan di lepas di Balai sekundang pada tanggal 12 Agustus 2009 .

Jumat, 07 Agustus 2009

Petinggi BS Melanggar Hukum Berjamaah!

Anggota KPU pusat Drs. Abdul Aziz, MA, selaku Korwil KPU wilayah Sumbagsel mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak bisa ditawar-tawar. Keputusan MK RI telah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 08 Januari 2010. Konsekuensi atas putusan itu perlu persiapan pendanaan. Hukumnya, wajib disiapkan pendanaan guna terlaksananya penyelenggaraan Pilkada ulang.

‘’Apabila tidak dianggarkan jelas pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada BS tidak bisa dilakukan. Itu menjadi sebuah kesalahan dan melanggar keputusan MK RI. Karena putusan itu jelas mewajibkan pelaksanaan Pilkada ulang paling lambat 08 Januari 2010,’’ ungkap Abdul Aziz.

Korwil KPU wilayah Sumbagsel meminta agar pelaksanaan keputusan MK RI No 57/PHPU.D.VI/2008, tentang pemungutan suara ulang diikuti. Pesertanya sesuai keputusan yaitu delapan pasang calon minus pasangan H. Dirwan Mahmud, SH, dan H. Hartawan, SH,. Abdul Azi, menekankan agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum secara bersama-sama (berjemaah), maka KPU BS diminta bertindak pro aktif.

‘’KPU BS berkoordinasi lebih intens pada jajaran petinggi di BS. Silakan sampaikan tahapan. Langkah-langkah akan dilakukan KPU terkait pelaksanaan keputusan MK RI itu,’’ ungkap Abdul Aziz.

Masukan dan saran Korwil KPU BS tersebut segera ditindaklanjuti. Ketua KPU BS Juli Hartono, SE, bersama anggota Zainan Sagiman, SH, Holman, SE, Emex Verzoni, SE, dan Surismi Nada Puspa, S.Ag, menyatakan kesiapannya.

Mereka segera berkoordinasi lebih intens sesuai arahan KPU pusat. Itu dilakukan sepulang dari Jakarta, dengan cara bertatap muka langsung bersama petinggi Pemkab BS. Termasuk juga pimpinan dan anggota DPRD BS dan Pemda Provinsi Bengkulu.

Mereka berharap ada satu pemahaman atas amanah putusan MK RI. Selanjutnya tidak menimbulkan kesalahan dan pelanggaran secara hukum. ‘’Kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten tetap menjunjung tinggi amanah MK RI. Putusan itu akan ditaati dan dilaksanakan. Kami tidak ingin mengangkangi keputusan MK RI. Putusan itu setara undang-undang dan harus dilaksanakan,’’ ungkap Juli Hartono.

Kebutuhan dana pemungutan suara ulang Pilkada BS sendiri mencapai Rp 8,079 miliar. Terdiri dana putaran pertama sebesar Rp 4,7 miliar. Peruntukannya sebesar Rp 1,6 miliar untuk honor dan 3,1 miliar dana belanja barang. Sedangkan dana putaran kedua sebesar Rp 3,2 miliar lebih. Peruntukannya sebesar Rp 974 juta untuk honor penyelenggara dan Belanja modal sebesar Rp 2,2 miliar apabila perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati tidak mencapai 30 %+1.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD BS H. Syarifudin Sabana, SH, menyebutkan bahwa pada prinsipnya lembaga dewan siap mengalokasikan anggaran tersebut. Dengan catatan dana APBD BS 2009 memungkinkan dan mampu memenuhinya.

Untuk itu, DPRD BS masih akan melihat besaran draft dana disiapkan Pemkab BS pada APBD (P) 2009, mendatang. ‘’Secara prinsip kelembagaan tidak ada persoalan. Apabila dana APBD BS siap tentu dianggarkan. Namun sebaliknya, apabila tidak siap perlu upaya mencari penyelesaian secara bersama-sama. Paling tidak APBD Pemprov bisa membantu kekurangannya,’’ demikian Syarifudin Sabana. (cal)

Sumber : RB

Sabtu, 01 Agustus 2009

Draf Dana Pilkada Bengkulu Selatan 2 Putaran Rp 8,6 M

Rinciannya Rp 5 miliar putaran pertama. Dan Rp 3,6 miliar putaran kedua. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan dana Panwaslu dan pengamanan lain. Apabila mengacu usulan masuk ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan, kebutuhan dana Panwaslu mencapai Rp 600 juta lebih.

Di tingkat KPU Bengkulu Selatan jumlah honor pada putaran pertama diajukan Rp 147 juta. Dan Belanja logistik sebesar Rp 2.450.420.350. Di tingkat PPK honor dibutuhkan Rp 264 juta. Plus belanja sebesar Rp 165.885.000. Total kebutuhan dana tingkat PPS Rp 971.500.000. Serta kebutuhan dana tingkat KPPS mencapai Rp 1.022.000.000. Rinciannya honor sekitar Rp 633.750.000 dan belanja Rp 388.250.000.

Ketua KPU BS Juli Hartono, SE, dan anggota Zainan Sagiman, SH, serta Holman, SE, mengakui bahwa besaran rancangan dana sebagian besar untuk honor perangkat penyelenggara. Plus pendanaan logistik untuk persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 11 November 2009.

‘’Pendanaan tersebut tetap berpatokan pada rancangan biaya Pilleg 2009 lalu. Baik tingkat KPU BS, PPK, PPS, dan KPPS di 11 kecamatan Kabupaten BS. Termasuk honor perangkat penyelenggara juga mengacu pada rancangan sebelumnya. Dengan harapan pendanaan itu mampu terpenuhi guna pelaksanaan pemungutan suara ulang mendatang,’’ ungkap Juli Hartono dan Zainan Sagiman.

Sedangkan draft usulan pendanaan apabila terjadi putaran kedua hanya Rp 3,6 miliar. Rinciannya pada tingkat KPU BS dibutuhkan sekitar Rp 2.045.547.000, terdiri honor dan logistik. Seterusnya tingkat PPK dibutuhkan Rp 212.545.000, terdiri Rp 88 juta honor dan belanja logistik Rp 124.545.000. Tingkat PPS sekitar Rp 339.475.000, terdiri 214.650.000 honor dan belanja Rp 124.825.000. Terakhir tingkat KPPS kebutuhannya sama dengan putaran pertama. (cal)
Sumber : RB