Jumat, 07 Agustus 2009

Petinggi BS Melanggar Hukum Berjamaah!

Anggota KPU pusat Drs. Abdul Aziz, MA, selaku Korwil KPU wilayah Sumbagsel mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak bisa ditawar-tawar. Keputusan MK RI telah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 08 Januari 2010. Konsekuensi atas putusan itu perlu persiapan pendanaan. Hukumnya, wajib disiapkan pendanaan guna terlaksananya penyelenggaraan Pilkada ulang.

‘’Apabila tidak dianggarkan jelas pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada BS tidak bisa dilakukan. Itu menjadi sebuah kesalahan dan melanggar keputusan MK RI. Karena putusan itu jelas mewajibkan pelaksanaan Pilkada ulang paling lambat 08 Januari 2010,’’ ungkap Abdul Aziz.

Korwil KPU wilayah Sumbagsel meminta agar pelaksanaan keputusan MK RI No 57/PHPU.D.VI/2008, tentang pemungutan suara ulang diikuti. Pesertanya sesuai keputusan yaitu delapan pasang calon minus pasangan H. Dirwan Mahmud, SH, dan H. Hartawan, SH,. Abdul Azi, menekankan agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum secara bersama-sama (berjemaah), maka KPU BS diminta bertindak pro aktif.

‘’KPU BS berkoordinasi lebih intens pada jajaran petinggi di BS. Silakan sampaikan tahapan. Langkah-langkah akan dilakukan KPU terkait pelaksanaan keputusan MK RI itu,’’ ungkap Abdul Aziz.

Masukan dan saran Korwil KPU BS tersebut segera ditindaklanjuti. Ketua KPU BS Juli Hartono, SE, bersama anggota Zainan Sagiman, SH, Holman, SE, Emex Verzoni, SE, dan Surismi Nada Puspa, S.Ag, menyatakan kesiapannya.

Mereka segera berkoordinasi lebih intens sesuai arahan KPU pusat. Itu dilakukan sepulang dari Jakarta, dengan cara bertatap muka langsung bersama petinggi Pemkab BS. Termasuk juga pimpinan dan anggota DPRD BS dan Pemda Provinsi Bengkulu.

Mereka berharap ada satu pemahaman atas amanah putusan MK RI. Selanjutnya tidak menimbulkan kesalahan dan pelanggaran secara hukum. ‘’Kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten tetap menjunjung tinggi amanah MK RI. Putusan itu akan ditaati dan dilaksanakan. Kami tidak ingin mengangkangi keputusan MK RI. Putusan itu setara undang-undang dan harus dilaksanakan,’’ ungkap Juli Hartono.

Kebutuhan dana pemungutan suara ulang Pilkada BS sendiri mencapai Rp 8,079 miliar. Terdiri dana putaran pertama sebesar Rp 4,7 miliar. Peruntukannya sebesar Rp 1,6 miliar untuk honor dan 3,1 miliar dana belanja barang. Sedangkan dana putaran kedua sebesar Rp 3,2 miliar lebih. Peruntukannya sebesar Rp 974 juta untuk honor penyelenggara dan Belanja modal sebesar Rp 2,2 miliar apabila perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati tidak mencapai 30 %+1.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD BS H. Syarifudin Sabana, SH, menyebutkan bahwa pada prinsipnya lembaga dewan siap mengalokasikan anggaran tersebut. Dengan catatan dana APBD BS 2009 memungkinkan dan mampu memenuhinya.

Untuk itu, DPRD BS masih akan melihat besaran draft dana disiapkan Pemkab BS pada APBD (P) 2009, mendatang. ‘’Secara prinsip kelembagaan tidak ada persoalan. Apabila dana APBD BS siap tentu dianggarkan. Namun sebaliknya, apabila tidak siap perlu upaya mencari penyelesaian secara bersama-sama. Paling tidak APBD Pemprov bisa membantu kekurangannya,’’ demikian Syarifudin Sabana. (cal)

Sumber : RB

Tidak ada komentar: