Selasa, 19 Februari 2013

Sidang di Mahkamah Konstitusi Uji Materi UU No. 3 Tahun 2003


07 Feb 2013 11:00 WIB
Nomor Perkara : 112/PUU-X/2012
Pengujian UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu [Pasal 4 huruf , huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) serta ayat (3)]
Pemohon
:
Pemohon : 1. H. Reskan E. Awaluddin; 2. Susman Hadi; 3. Aguslianto; dan 4. Muksan Kuasa Pemohon : Zainudin Paru, S.H., dkk.
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)


Ahli Pemohon Dr.Irman Putra Sidin S.H, M.H.berpandangan, persetujuan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten induk adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Konsekuensinya, jika syarat mutlak ini tidak dipenuhi, maka persetujuan Gubernur, Menteri, Presiden ataupun DPR dapat dikatakan inkonstitusional.
“Jika syarat konstitusional pembahasan dan persetujuan DPRD melalui paripurna tidak terpenuhi, termasuk yang paling krusial, batas-batas wilayah secara konkrit, maka keputusan lembaga lainnya menjadi tak sempurna secara konstitusional,” tegasnya. Menurutnya, persetujuan DPRD dan kepala daerah bukan semata-mata persyaratan administratif, melainkan syarat konstitusional pembentukan/pemekaran wilayah baru.

Tidak ada komentar: